Kampanye Hitam, Perusak Demokrasi dan Pembidik Pemilih Galau

Jakarta, CNN Indonesia -- "Moal aya deui sora azan, moal aya deui nu make tiung. Awewe jeung awewe meunang kawin, lalaki jeung lalaki meunang kawin."

Demikian luncuran kalimat yang keluar dari mulut seorang perempuan yang diduga simpatisan Partai Emak-emak Pendukung Prabowo-Sandiaga Uno (PEPES) kepada salah satu warga yang berdiri di balik pintu rumahnya di Karawang, Jawa Barat. Pernyataan belakangan diklaim sebagai bentuk kekhawatiran jika capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin memenangi Pilpres 2019.

Dia yang mengatakan kalimat terekam tersebut kemudian diamankan polisi bersama dua orang rekannya. Tiga emak-emak yang diamankan itu berinisial ES (49), IP (45), dan CW (44). Mereka telah ditetapkan polisi sebagai tersangka dugaan kampanye hitam.

Pernyataan yang bila diartikan bebas menjadi 'tak akan ada lagi suara azan, pemakai hijab, pelegalan LGBT' itu pun membuka fenomena gunung es  soal kampanye hitam yang kerap mewarnai kontestasi demokrasi.

Menjelang pemilu serentak 2019 saja, berdasarkan catatan CNNIndonesia.com, setidaknya terdapat enam kasus kampanye hitam dalam rentang waktu 23 September 2018 hingga 13 April 2019.

Lihat juga: Ma'ruf Minta Aktor Intelektual di Balik Emak-emak Diusut

Dugaan kampanye hitam pertama yang muncul ke publik yaitu yang menyerang cawapres nomor urut 02 Sandiaga Uno pada 23 September 2018.

Kala itu, muncul dan menyebar situs Skandal Sandiaga Uno yang menyebut mantan Wagub DKI Jakarta itu kerap menjalin hubungan dengan tiga perempuan. Situs tersebut pun diblokir Kemenkominfo pada 25 September 2018, namun pelaku belum ditangkap hingga saat ini.

Kemudian pada November 2018, beredar uang kertas rupiah berstempel bentuk lingkaran bertuliskan 'Prabowo: Satria Piningit, Heru Cakra Ratu Adil'. Menyikapi hal tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak melapor ke Bawaslu dengan alasan laporan mereka sebelumnya tidak pernah ditindaklanjuti.

Selanjutnya, 4 Desember 2018. Terjadi pemasangan spanduk bertuliskan #JokowiBersamaPKI di kawasan Kebon Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Bawaslu segera menurunkan spanduk. Namun, siapa yang memasang tidak ditemukan sehingga penelusuran pun tidak dilanjutkan.

Berikutnya pada Januari 2019, terjadi penipuan yang mencatut nama Jokowi. Tindakan ini dicurigai salah satu bentuk kampanye hitam. Pelaku ditahan dan kasus diusut lebih lanjut, tapi belum ada kesimpulan apakah kasus penipuan ini merupakan upaya kampanye hitam hingga saat ini.

Lalu, 25 Januari 2019. Beredar selebaran 'Say No Jokowi' yang menjabarkan 10 poin isu mengenai pemerintahan Jokowi. Kasus ini ditelusuri Bawaslu, tapi pelaku belum ditemukan.

Indikator Keberhasilan Kampanye Hitam

Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran, Idil Akbar, mengatakan kampanye hitam merupakan sebuah upaya menyebarkan fitnah atau informasi bohong (hoaks) dengan tujuan untuk membunuh karakter seorang calon.

Namun efektivitas kampanye hitam yang bertujuan mendegradasi seorang calon tergantung pada area penyebarannya. Kampanye hitam akan efektif mengubah peta elektoral di daerah yang masyarakatnya belum menentukan pilihan terkait Pemilu 2019.

"Kalau dalam konteks degradasi suara atau mempengaruhi perilaku memilih masyarakat, bila itu dilakukan pada basis yang sudah jelas pilihannya saya kira tidak akan efektif. Tapi ini kan yang disasar adalah orang yang undecided atau swing voters. Jadi efektif atau tidak sangat tergantung area mereka sebarkan itu," kata Idil kepada CNNIndonesia.com, Senin (25/2).

Menurutnya, langkah tiga orang ibu-ibu berkampanye hitam dengan menyerang Jokowi-Ma'ruf di Karawang berpotensi memengaruhi peta elektoral di kota tersebut. Berkaca pada hasil survei sejumlah lembaga, Idil mengatakan Karawang dinilai sebagai wilayah yang memberikan kemenangan bagi Jokowi-Ma'ruf.

"[Jokowi'Ma'ruf unggul setidaknya] di bawah 5 persen [di Karawang]," ucapnya.

Selain itu, sambungnya, kampanye hitam itu bisa dikatakan berhasil ketika isunya sudah masuk ke dalam ruang-ruang diskusi masyarakat.

"Semua itu tergantung kualitas isunya dan secara intens masuk ruang diskusi masyarakat. Kalau sudah seperti itu akan jadi hal yang cukup rawan dan harus segera diambil tindakan," kata Idil.

Lihat juga: Tim Prabowo Beri Bantuan Hukum untuk Emak-emak Karawang

---