Usut Korupsi e-KTP, KPK Terima Penghargaan dari Dubes AS

CNN Indonesia | Rabu, 27/02/2019 01:47 WIB
Usut Korupsi e-KTP, KPK Terima Penghargaan dari Dubes AS Pemerintah AS memberikan penghargaan kepada KPK lantaran bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dalam mengusut kasus korupsi e-KTP. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R. Donovan Jr memberikan penghargaan kepada KPK lantaran bekerja sama dengan Biro Investigasi Federal (FBI) dalam mengusut kasus korupsi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Setidaknya ada delapan pegawai KPK terdiri dari penyidik, jaksa dan bagian kerja sama internasional KPK yang menerima penghargaan. Sayangnya, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarief enggan menyebutkan nama kedelapan pegawai tersebut.

"Paling penting menyerahkan penghargaan kepada delapan penyidik dan jaksa dan yang dari kerja sama internasional atas kerja sama yang baik dengan FBI, dan Department of Justice AS dalam pengusutan kasus e-KTP," kata Laode di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/2).


KPK berkoordinasi dengan Badan Investigasi Praktik Korupsi Singapura (CPIB) dan Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) dalam mengejar uang korupsi e-KTP yang disamarkan di dua negara tersebut.


Laode berterima kasih kepada pemerintah AS terkait bantuannya dalam pengusutan kasus ini. Menurut dia bantuan dari Pemerintah AS masih dibutuhkan dalam mengusut kasus megakorupsi ini.

"Jadi kami menyadari assistance from FBI dan pemerintah AS dalam pengusutan e-KTP dan kami berterima kasih atas bantuan kalian, dan kami berharap kasus ini masih berlanjut, dan belum selesai. Jadi mungkin butuh kolaborasi lagi dari pemerintah AS," ujarnya.

Selain itu Laode mengatakan pertemuannya dengan Dubes AS juga membahas mengenai pengembalian aset dari Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem. Diketahui, Biomorf Lone merupakan penyedia layanan teknologi biometrik yang akan digunakan di e-KTP. Johannes sendiri telah meninggal dunia di di AS pada Agustus 2017 lalu.

"Asetnya yang berhubungan dengan KTP-e sudah diidentifikasi tetapi pengalihannya dari Amerika ke Indonesia masih dalam proses pengalihan dan salah satu itu yang kami diskusikan dan yang saya kerjakan sekarang," kata Syarif.


Kasus korupsi .e-KTP menjebloskan mantan Ketua DPR RI Setya Novanto ke penjara. Setnov dijatuhi hukuman 15 tahun penjara oleh majelis hakim. Ia juga dikenai denda Rp500 juta dan tambahan uang pengganti sebesar $7,3 juta.

Kepemimpinan Setya Novanto di Partai Golkar goyah saat ia terseret kasus korupsi proyek e-KTP. Munaslub kemudian digelar pada Desember 2017 dan menghasilkan Ketua Umum baru, yakni Airlangga Hartarto.

[Gambas:Video CNN] (sah/pmg)