Suap DAK Kebumen, KPK Periksa Pejabat Kemenkeu
CNN Indonesia
Jumat, 01 Mar 2019 14:12 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Dana Perimbangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Putut Hari Satyaka terkait dengan kasus kasus suap pengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2016.
Putut dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3).
Terkait kasus ini, KPK juga memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Kebumen Setiyadi. Sama statusnya dengan Putut, Setiyadi juga dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Taufik Kurniawan.
Dalam kasus ini KPK sudah memanggil sejumlah saksi mulai dari pejabat PU hingga anggota DPRD dari sejumlah fraksi. Sampai saat ini KPK baru menjerat satu orang legislator yakni Taufik Kurniawan terkait suap DAK Kebumen.
Taufik diduga menerima uang sejumlah Rp3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen Muhamad Yahya Fuad.
Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar lima persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.
Yahya sendiri didakwa menerima suap sekitar Rp12 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016. Uang suap itu berasal dari para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek dari dana APBD 2016.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, posisi Taufik di DPR masih aman. Partai Amanat Nasional mengaku masih menunggu persetujuan dari Taufik Kurniawan untuk menunjuk pejabat menggantikan posisinya.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan sampai saat ini pihaknya belum berbicara dengan Taufik ihwal pengganti posisinya di DPR. Sebab, dia belum bertemu semenjak Taufik ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu harus ada persetujuan dari Taufik, saya sudah minta waktu beberapa kali belum bisa jumpa," kata Zulhas, di Jakarta Selatan, Januari lalu.
Menurut Zulkifli, persetujuan dari Taufik sangat krusial dalam hal penggantian posisi wakil ketua DPR. Zulhas mengatakan proses pergantian akan sulit, meski partainya sudah mengeluarkan surat resmi, karena tentunya ada kesepakatan dengan pimpinan DPR lainnya.
[Gambas:Video CNN] (sah/ain)
Putut dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.
"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka TK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Kantornya, Jakarta, Jumat (1/3).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam kasus ini KPK sudah memanggil sejumlah saksi mulai dari pejabat PU hingga anggota DPRD dari sejumlah fraksi. Sampai saat ini KPK baru menjerat satu orang legislator yakni Taufik Kurniawan terkait suap DAK Kebumen.
Taufik diduga menerima uang sejumlah Rp3,65 miliar dari Bupati nonaktif Kebumen Muhamad Yahya Fuad.
Yahya mengaku bertemu dua kali dengan Taufik di Semarang dan Jakarta. Dalam pertemuan itu, kata Yahya, ada kewajiban sebesar lima persen yang harus diberikan jika DAK sebesar Rp100 miliar cair. Fee tersebut diberikan dua kali melalui orang suruhan Taufik.
Yahya sendiri didakwa menerima suap sekitar Rp12 miliar terkait sejumlah proyek di Kabupaten Kebumen selama tahun 2016. Uang suap itu berasal dari para kontraktor yang akan mengerjakan berbagai proyek dari dana APBD 2016.
Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, posisi Taufik di DPR masih aman. Partai Amanat Nasional mengaku masih menunggu persetujuan dari Taufik Kurniawan untuk menunjuk pejabat menggantikan posisinya.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan sampai saat ini pihaknya belum berbicara dengan Taufik ihwal pengganti posisinya di DPR. Sebab, dia belum bertemu semenjak Taufik ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Itu harus ada persetujuan dari Taufik, saya sudah minta waktu beberapa kali belum bisa jumpa," kata Zulhas, di Jakarta Selatan, Januari lalu.
Menurut Zulkifli, persetujuan dari Taufik sangat krusial dalam hal penggantian posisi wakil ketua DPR. Zulhas mengatakan proses pergantian akan sulit, meski partainya sudah mengeluarkan surat resmi, karena tentunya ada kesepakatan dengan pimpinan DPR lainnya.
[Gambas:Video CNN] (sah/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK