Banyak Genderuwo, Amien Tolak Hitung Suara di Hotel Borobudur

CNN Indonesia | Selasa, 26/03/2019 17:46 WIB
Banyak Genderuwo, Amien Tolak Hitung Suara di Hotel Borobudur Amien Rais mempersoalkan penghitungan suara digelar di Hotel Borobudur, bukannya di kantor KPU atau Gedung DPR. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menolak penghitungan suara dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Borobudur, Jakarta.

Amien menolak penghitungan suara di hotel tersebut karena curiga bakal terjadi kecurangan. Ia menyebut kecurangan itu diperbuat oleh pihak yang dia analogikan sebagai jin dan genderuwo.

"Selain DPT harus segera dibenahi, besok penghitungan hasil pemilu jangan pernah di Hotel Borobudur. Mereka banyak jin banyak genderuwo di sana," ujar Amien saat ditemui di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).


Pernyataan Amien ini serupa dengan yang disampaikan Sekjen FUI Al Khaththath beberapa waktu lalu ke Komisioner KPU Wahyu setiawan. Al Khaththath khawatir penghitungan suara tingkat nasional disusupi oleh oknum yang berbuat kecurangan.

Amien menyampaikan KPU terlalu sering menjadikan Hotel Borobudur sebagai lokasi penghitungan suara tingkat nasional, dan selalu gagal menjaga keamanan penghitungan suara

"Saya tahu di sana banyak sekali hacker dan lain-lain. Jadi kita yang sadar, jangan pernah di Borobudur. Apa Borobudur itu? Lebih baik di KPU atau DPR," ujarnya.
Simulasi pencoblosan. Amien Rais menolak penghitungan suara digelar di Hotel Borobudur. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ditemui terpisah, Komisioner KPU Viryan Aziz menyampaikan penghitungan suara sebelumnya dilakukan di Kantor KPU. Hal yang sama juga akan dilakukan pada Pemilu 2019.

"Orang penghitungannya di Kantor KPU," tegas Viryan menanggapi pernyataan Amien.

Selain khawatir terjadi kecurangan saat penghitungan suara, Amien juga menyinggung temuan 17,5 juta data pemilih janggal yang ditemukan BPN Prabowo-Sandi beberapa waktu lalu.

Amien menilai data-data janggal di DPT Pemilu 2019 mengkhawatirkan karena mengancam legitimasi pemilu itu sendiri.

"Dikhawatirkan kita akan menerima sebuah illegitimate election (pemilu yang tidak sah). Kalau election-nya illegitimate, kira-kira presidennya juga tidak legitimate (sah)," kata Amien.

Sebelumnya, BPN Prabowo-Sandi mengklaim ada 17,5 juta data janggal di DPT Pemilu 2019. Pemilih di kelompok itu memiliki tiga tanggal lahir yang sama, yakni 1 Januari, 1 Juli, dan 31 Desember.

Temuan itu telah dilaporkan ke KPU. KPU dan Ditjen Dukcapil pun telah mengklarifikasi hal tersebut. Bahwa, kesamaan tanggal lahir dari banyak warga itu merupakan standar administrasi kependudukan bagi warga yang tak ingat tanggal lahirnya.
[Gambas:Video CNN]



(dhf/gil)