Parpol Dinilai Gagal Lanjutkan Agenda Reformasi Pertahanan

CNN Indonesia | Kamis, 28/03/2019 03:21 WIB
Parpol Dinilai Gagal Lanjutkan Agenda Reformasi Pertahanan Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid (kanan). (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut partai politik di DPR selama lebih dari empat tahun terakhir tidak memiliki prioritas terkait kelanjutan sektor pertahanan dan keamanan.

Ia mengatakan partai politik di kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto gagal melanjutkan agenda reformasi pertahanan.

"Partai dari kubu Prabowo dan Jokowi sama-sama gagal dalam melanjutkan agenda-agenda reformasi pertahanan dan keamanan," kata Usman di kantor Imparsial, Jakarta, Rabu (27/3).


Selain itu, Usman menilai RUU perbantuan TNI sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang pertahanan dan keamanan.


"RUU tugas perbantuan itu sangat dibutuhkan jika tidak berakibat seperti militer kementerian membentuk MoU-MoU yang ada 40an. Seharusnya bisa diselesaikan [masalah pertahanan dan pengamanan] melalui RUU," katanya.

Usman menambahkan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus ada keputusan politik negara dalam jangka waktu pendek, selain ada pelibatan aktor pengamanan.

Usman juga mengharapkan debat keempat yang akan diselenggarakan pada Sabtu (30/3), kedua calon capres dan cawapres dapat menyampaikan konsep berpikir di bidang pertahanan dan pengamanan, terutama mengenai keamanan di Papua.

"Khususnya bagaimana aransemen keamanan di Papua, baik itu menghadapi gangguan-gangguan tradisional maupun menghadapi ancaman bersenjata separatis," ujarnya.


Usman menanyakan apakah Jokowi akan melanjutkan pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan dan pendekatan HAM.

"Pendekatan dialog di sini dalam artinya membebaskan tahanan politik seperti yang sudah dilakukan Jokowi pada tahun 2015," katanya.

Usman juga menjelaskan pendekatan kesejahteraan dalam artian membangun basis-basis ekonomi dalam masyarakat, tidak hanya fokus pada infrastruktur besar tetapi juga untuk masyarakat ditingkat pelosok.

"Masyarakat di tingkat pelosok masih menimbulkan banyak pertanyaan seperti beberapa proyek jalan yang atau infrastruktur masih mengganggu akses mereka," ujarnya. (sas/pmg)