Tim Investigasi Duga Operasi Militer di Nduga Langgar HAM

CNN Indonesia | Jumat, 29/03/2019 21:24 WIB
Tim Investigasi Duga Operasi Militer di Nduga Langgar HAM Ilustrasi. Aliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kelompok independen yang mengatasnamakan Tim Investigasi Kasus Nduga, Papua, melaporkan telah terjadi berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sepanjang operasi militer yang dilakukan pihak TNI/Polri di Kabupaten Nduga.

Operasi militer itu dilancarkan setelah peristiwa pembunuhan brutal terhadap para pekerja PT Istaka Karya yang sedang mengerjakan jembatan Trans Papua pada 2 Desember 2018.

Anggota Tim Investigasi Kasus Nduga Papua, Theo Hasegem menyatakan operasi militer itu mengakibatkan jatuhnya banyak korban jiwa dan trauma mendalam bagi masyarakat di Kabupaten Nduga.


"Tim independen yang turun ke lapangan menemukan ada dugaan pelanggaran HAM di Nduga akibat operasi militer tersebut," kata Theo di Kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta, Jumat (29/3).


Theo menjelaskan hasil investigasi memperlihatkan sejumlah rumah milik masyarakat, termasuk sarana publik seperti Puskesmas sengaja dibakar oleh aparat militer ketika operasi berlangsung.

"Mereka menduga aparat militer juga menjatuhkan bom menggunakan helikopter saat melakukan serangan udara di beberapa distrik," kata Theo.

Selain itu, Theo menyebut banyak warga terpaksa meninggalkan rumah untuk mengungsi ke tempat pengungsian yang tersebar di beberapa distrik. Ia menyatakan masyarakat khawatir menjadi korban dari operasi tersebut.

Menurut data yang tim investigasi, terdapat puluhan ribu warga Nduga yang mengungsi akibat operasi tersebut.


Ia merinci terdapat 4.276 pengungsi di Distrik Mapenduma, 4.369 pengungsi di Distrik Mugi, 5.056 pengungsi di Distrik Jigi, 5.021 pengungsi di Distrik Yal, dan 3.775 pengungsi di Distrik Mbulmu Yalma.

Tak hanya itu, para pengungsi juga tersebar di Distrik Kagayem sebanyak 4.238 jiwa, Distrik Nirkuri sebanyak 2.982 jiwa, Distrik Inikgal sebanyak 4.001 jiwa, Distrik Mbua sebanyak 2.021 jiwa, dan Distrik Dal sebanyak 1.704 jiwa.

Ia menyatakan kondisi pengungsian pun sangat kurang manusiawi. Sebab, banyak ibu-ibu yang melahirkan di hutan karena kesulitan mengakses pertolongan medis.

Tim investigasi juga melihat banyaknya kondisi balita yang tidak bisa mencukupi gizinya dengan baik saat berada di tempat pengungsian karena bahan makanan yang dibutuhkan tak tersedia dengan cukup

"Bahkan ada beberapa warga sipil meninggal dunia saat berada di pengungsian," kata dia.

Tim Investigasi Duga Operasi Militer di Nduga Langgar HAMAliansi Mahasiswa Papua, Front Rakyat Indonesia untuk West Papua berunjuk rasa di kawasan Monas, Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Penderitaan masyarakat Nduga tak sampai di situ. Theo menyatakan pihaknya turut menemukan pihak masyarakat sipil yang diperlakukan semena-mena oleh aparat hingga meninggal dunia di beberapa kampung.

Ia menyebut terdapat dua anak sekolah yang ditembak di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga, dan beberapa warga sipil yang ditembak dan dibiarkan menderita hingga meninggal dunia.

"Bahkan, pendeta Geyimin Nirigi belum diketahui keberadaannya oleh pihak keluarga. Diduga pendeta tersebut telah menjadi dihilangkan paksa oleh aparat militer di Distrik Mapenduma," kata dia.

Minta Dievaluasi

Melihat kejadian itu, Theo meminta pemerintah Indonesia mau mengevaluasi operasi militer yang masih berlangsung sampai saat ini di Nduga. Ia menyatakan operasi itu akan memakan banyak korban masyarakat Nduga bila terus dibiarkan.

"Kami mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang penempatan aparat keamanan dalam rangka mencari solusi," kata Theo.

Theo berpendapat bahwa pendekatan militer bukanlah solusi akhir untuk menyelesaikan persoalan di Nduga. Ia merasa khawatir operasi itu justru kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terus terjadi di Papua.

Melihat ia, Theo mengusulkan agar pemerintah lebih mengedepankan terjadinya dialog seperti pengalaman menangani kelompok Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2005 silam

"Kami menyarankan agar pemerintah dan DPR dapat menggunakan pengalaman penting di Aceh, ketika melakukan dialog yang difasilitasi oleh pihak yang netral," kata dia.


[Gambas:Video CNN] (rzr/pmg)