'Dilan' Jokowi, BPN Sebut e-Goverment Jangan Cuma Jadi Jargon

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dian Islamiati Fatwa mengatakan konsep pemerintahan berbasis elektronik atau e-government bukan sekadar slogan bagi pihaknya.

Menurut dia, Prabowo-Sandi akan mempercepat penerapan teknologi ke pemerintahan bila kelak menjadi pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Dia pun menyebut seharusnya konsep-konsep e-Goverment tak sekadar dijadikan jargon oleh pemerintah.

"Konsep-konsep smart government seperti smart city jangan hanya jadi jargon," kata Dian dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (1/4).

Pernyataan Dian ini menyinggung istilah pemerintahan 'dilan' atau digital melayani yang disampaikan capres petahana Jokowi dalam Debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3) lalu.

Lihat juga: BPN: Prabowo Presiden, Jatah Kursi Menteri PAN Dapat 7, PKS 6

Dian menilai seharusnya pemerintah berkolaborasi dengan sektor swasta yang berhasil memanfaatkan teknologi bisnis berbasis elektronik (e-bussiness) untuk mewujudkan e-government.

Terkait itu, kata Dian, BPN telah mendiskusikan konsep pemerintahan kolaboratif yang ideal bagi pemerintahan di masa mendatang. Beberapa praktik serupa yang dilakukan pemerintah daerah akan menjadi contoh untuk dikembangkan di daerah lain.

Sehingga, lanjut Dian, pemantapan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menyelaraskan pemerintah, warga negara, dan dunia usaha di semua sektor kehidupan seperti politik dan pemerintahan, keadilan dan hak asasi manusia (HAM), serta kemajuan dan inovasi bisa terwujud.

"Bidang-bidang tersebut saling terkait dan menguatkan sebagai bagian-bagian yang akan menyatukan NKRI," ujar politikus PAN ini.

Lihat juga: Prabowo: Kalian Semua Dianggap Bodoh oleh Elite

Menurutnya, kolaborasi itu nantinya memungkinkan semua pemangku kepentingan untuk berbagi beban, peran, dan manfaat seperti di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.

"Peningkatan layanan kesehatan, misalnya, tidak boleh hanya menjadi tanggung jawab birokrasi kesehatan tetapi harus mengajak dan melibatkan semua warga," ucapnya.

Untuk diketahui capres petahana Joko Widodo dalam debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3) lalu mengatakan pihaknya terus berkomitmen untuk memperbaiki pelayanan birokrasi jika kembali terpilih.

Jokowi menyebut istilah pemerintahan 'dilan' diperlukan bagi rakyat. Jokowi mengatakan, reformasi dalam pelayanan publik akan terus dilakukan. Salah satunya dengan pelayanan berbasis elektronik.

"Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan dilan, digital melayani," kata Jokowi di Debat keempat Pilpres 2019, Sabtu (30/3). (mts/osc)