BPN Pertanyakan KPU soal Perbaikan 17,5 Juta DPT Bermasalah
CNN Indonesia
Senin, 01 Apr 2019 23:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Hashim Djojohadikusumo mempertanyakan kelanjutan soal permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019 ke KPU. Kata Hashim, BPN terus mendorong KPU untuk menyempurnakan DPT.
Hal ini, kata dia, dilakukan karena BPN ingin Pemilu Serentak 2019 bisa berjalan dengan demokratis dan jujur.
"Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia, agar Pemilu bisa terselenggara dengan adil dan berkualitas," kata Hashim saat menggelar konferensi pers di Hotela Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (1/4).
Menurut Dewan Pembina Partai Gerindra ini, hingga saat ini pihak KPU belum juga melakukan perbaikan dugaan jutaan DPT invalid yang telah mereka laporkan sejak Maret 2019.
Padahal kata dia, waktu pelaksanaan Pemilu Serentak ini kurang dari 20 hari. Dia berharap KPU bisa bekerja secara maksimal agar DPT di TPS-TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang khusus dan bisa segera diselesaikan.
"BPN Prabowo-Sandi sudah melaporkan berbagai masalah tersebut ke KPU dan Bawaslu, namun hingga hari ini berbagai persoalan tersebut masih belum terselesaikan dengan baik. Sementara waktu menjelang pemilu tinggal beberapa hari lagi," kata Hashim.
Sebab kata dia, jika hal ini terus dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan Pemilu.
"Misalnya usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas," katanya.
Hashim mengaku pihaknya juga telah mengajak kubu Tim Kampanye Nasional Capres dan Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin ikut mengurus soal DPT bermasalah ini. Namun hingga saat ini pihak TKN tak pernah memberi jawaban atau bahkan ikut mengurus soal DPT bermasalah ini.
"Sudah (ajak) tapi ya tidak ada tindak lanjut," kata Hashim.
Di tempat yang sama, Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan laporan berbagai temuan data ini dilakukan pihaknya agar jika memang Prabowo-Sandi memang di Pilpres tak akan muncul sengketa dugaan kecurangan dalam Pemilu.
"Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah. Makanya kami ingin bersih, jangan sampai kemenangan kami dipermasalahkan," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menerangkan, sebetulnya semua partai politik menginginkan DPT Pilpres 2019 ini tidak terdapat masalah.
Sebab, hal tersebut akan menguntungkan semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif maupun pasangan capres dan cawapres.
"Pasti semua pihak baik yang ada di kubu 02 maupun 01 ingin DPT ini tidak ada masalah. Saya yakin semuanya ingin demokrasi ini berjalan baik tanpa kecurangan," terangnya.
Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais sebelumnya mengklaim pihaknya memiliki data soal DPT.
Kata Amien, ada data 17,5 juta pemilih dalam DPT yang diduga invalid.
komisioner KPU Viryan Aziz telah menyatakan siap untuk menjelaskan soal DPT ke BPN. KPU bersama Dukcapil sudah menganalisis 17,5 juta data DPT yang disebut BPN janggal.
KPU juga sudah melakukan sampling di 514 kabupaten/kota dengan lima kelompok data yang dianggap invalid.
(tst)
Hal ini, kata dia, dilakukan karena BPN ingin Pemilu Serentak 2019 bisa berjalan dengan demokratis dan jujur.
"Ini untuk kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat Indonesia, agar Pemilu bisa terselenggara dengan adil dan berkualitas," kata Hashim saat menggelar konferensi pers di Hotela Ayana Midplaza, Jakarta, Senin (1/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Padahal kata dia, waktu pelaksanaan Pemilu Serentak ini kurang dari 20 hari. Dia berharap KPU bisa bekerja secara maksimal agar DPT di TPS-TPS yang berpotensi bermasalah mendapat perhatian yang khusus dan bisa segera diselesaikan.
Sebab kata dia, jika hal ini terus dibiarkan maka akan berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan Pemilu.
"Misalnya usia yang di bawah 17 tahun, perlu diverifikasi di lapangan dan usia 90 tahun ke atas juga perlu dilakukan banyak sampling terhadap persoalan di atas," katanya.
"Sudah (ajak) tapi ya tidak ada tindak lanjut," kata Hashim.
Di tempat yang sama, Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan laporan berbagai temuan data ini dilakukan pihaknya agar jika memang Prabowo-Sandi memang di Pilpres tak akan muncul sengketa dugaan kecurangan dalam Pemilu.
"Kami bergerak karena yakin menang, bukan karena takut kalah. Makanya kami ingin bersih, jangan sampai kemenangan kami dipermasalahkan," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Wakil Ketua Komisi II DPR RI ini menerangkan, sebetulnya semua partai politik menginginkan DPT Pilpres 2019 ini tidak terdapat masalah.
Sebab, hal tersebut akan menguntungkan semua peserta pemilu, baik partai politik, calon anggota legislatif maupun pasangan capres dan cawapres.
"Pasti semua pihak baik yang ada di kubu 02 maupun 01 ingin DPT ini tidak ada masalah. Saya yakin semuanya ingin demokrasi ini berjalan baik tanpa kecurangan," terangnya.
Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Amien Rais sebelumnya mengklaim pihaknya memiliki data soal DPT.
Kata Amien, ada data 17,5 juta pemilih dalam DPT yang diduga invalid.
komisioner KPU Viryan Aziz telah menyatakan siap untuk menjelaskan soal DPT ke BPN. KPU bersama Dukcapil sudah menganalisis 17,5 juta data DPT yang disebut BPN janggal.
KPU juga sudah melakukan sampling di 514 kabupaten/kota dengan lima kelompok data yang dianggap invalid.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK