BPN Sebut Politik Luar Negeri Era Jokowi Melemah

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Suhendra Ratu Prawiranegara menyebut peran strategis Indonesia di kancah internasional semakin berkurang. Dia menilai berkurangnya peran Indonesia dalam politik luar negeri ini terjadi sejak masa pemerintahan Joko Widodo.

"Posisi [politik] strategis Indonesia di kancah internasional semakin berkurang perannya. Memang era Joko Widodo peran Indonesia di forum-forum internasional menjadi berkurang," kata Suhendra di Jakarta, Senin (1/4).

Padahal kata dia, dalam kebijakan politik luar negeri, Indonesia justru menganut politik bebas-aktif. Bebas artinya berdiri sebagai bangsa yang mandiri serta tidak memihak, dan aktif yakni menjalankan peranannya dalam dinamika politik dunia.

Selain itu, kata dia, Indonesia dengan luas wilayah dan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia sudah seharusnya menjadi negara yang kuat, bahkan memimpin, minimal di kawasan Asia Tenggara.

Lihat juga: Prabowo Optimistis Rebut 'Kandang Banteng' dari Jokowi

"Indonesia semestinya bisa lead di kawasan ASEAN ya. Seperti zaman Pak Harto dulu, harus diakui Indonesia sangat disegani dalam kancah diplomasi internasional dan kawasan," kata dia.

Hal sama juga diungkapkan oleh Pengamat Ekonomi Politik, Kusfiardi yang menurutnya di era pemerintahan Jokowi, aspek ideologi, keamanan dan hubungan internasional tak menunjukkan kinerja yang berpihak pada kepentingan nasional.

Kusfiardi mencatat pemerintah cenderung membiarkan ratifikasi perjanjian internasional yang mengabaikan aspek penting yakni azas resiprokal.

Misalnya kata dia, ratifikasi AFAS, yang membuka sektor keuangan nasional menjadi sejalan dengan liberalisasi keuangan global.

"Ratifikasi ini memperluas perusahaan keuangan global untuk beroperasi di Indonesia," kata dia.

Ratifikasi tersebut mempengaruhi peran sektor keuangan dalam konteks kepentingan memajukan ekonomi bangsa. Alhasil, kegagalan itu pula yang membuat neraca keuangan negara tekor.

"Mulai dari neraca pembayaran sampai neraca perdagangan. Rentetan kegagalan petahana ini, harusnya bisa dijawab oleh pasangan capres dan cawapres penantang," kata dia.

Lihat juga: BPK Temukan Keanehan Data Ekspor Minerba ke Empat Negara

Tak hanya itu, dia juga membahas soal sektor keamanan yang menurutnya masih jauh di bawah standar.

Menurut dia, kebijakan keamanan hanya dilihat sebatas keamanan dari bentuk kriminalitas.

Padahal ancaman keamanan justru bisa datang dari banyak penjuru.

"Salah satu contoh, pemerintah gagal memastikan keamanan produksi pangan nasional untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri," sambungnya

Alhasil, pemerintah memilih impor sebagai solusi instant. Padahal di saat bersamaan, menurutnya kebijakan impor tersebut justru menjadi ancaman bagi petani pangan nasional. (tst/osc)