Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (
SBY) menyentil kampanye
Prabowo Subianto yang terkesan eksklusif di tengah kampanye akbar
Pilpres 2019.Protes SBY dalam secarik surat itu tersebar ke publik saat Prabowo menggelar kampanye rapat umum atau kampanye akbar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Minggu (7/4). Kampanye yang 'memutihkan' Stadion GBK itu diawali dari kegiatan subuh berjemaah di stadion terbesar se-Indonesia tersebut.
Presiden keenam RI itu mengaku mendapat informasi detail kampanye dari lingkaran Prabowo pada 6 April lalu. Kini dia merasa terusik dengan realisasi dari konsep kampanye tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam surat yang ditujukan kepada tiga petinggi Partai Demokrat, SBY memandang rancangan kampanye di GBK itu terlalu eksklusif untuk umat Islam. SBY meminta agar Prabowo diingatkan bahwa kampanye kubu Paslon 02 dalam Pilpres 2019 harus mengusung keberagaman alias inklusif.
"Penyelenggaraan kampanye nasional [di mana Partai Demokrat menjadi bagian di dalamnya] tetap dan senantiasa mencerminkan
inclusiveness, dengan
sasanti 'Indonesia Untuk Semua' Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan," tulis SBY dalam surat yang beredar pada hari kampanye akbar Prabowo di SUGBK tersebut.
Dalam gelaran Pilpres 2019, Prabowo-Sandi didukung lima partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN, Demokrat, dan Berkarya.
Pengamat politik Habibie Center Bawono Kumoro menilai Prabowo akan tetap menggunakan simbol-simbol agama Islam yang notabene pemeluk keyakinan tersebut merupakan mayoritas pemilih di Indonesia.
Prabowo dan tim suksesnya, menurut Bawono, tak ingin begitu saja mengubah strategi yang sukses pada Pilkada DKI 2017 silam. Selain itu, koalisi Gerindra-PKS pun terbilang sukses membuat lonjakan perolehan suara bagi paslon yang diusung mereka dalam Pilkada 2018 lalu.
"Sangat susah memang, ada semacam kepercayaan tinggi sekaligus dilema di Prabowo-Sandi, apalagi PKS sebagai partai Islam. Kalau membuat kampanye mereka lebih plural sesuai logika SBY, khawatir tidak bisa mengulang kemenangan di 2017," ucap Bawono saat dihubungi
CNNIndonesia.com, Minggu (7/4).
Massa pendukung Paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga memadati kampanye akbar yang diawali dengan kegiatan salat subuh berjemaah di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta, 7 April 2019. (CNN Indonesia/Hesti Rika) |
Meski kubu 02 kerap mengklaim mengusung isu ekonomi di pilpres, kondisi saat ini tetap menuntun tim Prabowo kepada politik identitas untuk memanfaatkan kelompok muslim konservatif. Dilema itu, kata Bawono, akan membuat Prabowo akan tetap eksklusif dalam kampanye.
Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago menganggap Prabowo-Sandi terjebak dalam kondisi yang membuat kampanye-nya kerap menggunakan simbol-simbol keislaman.
Serupa Bawono, Pangi menilai basis suara Prabowo saat ini paling kuat pada pemilih Muslim. Prabowo, menurut dia, masih kalah telak dari paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada basis pemilih non-Muslim.
Seperti dalam survei Celebes Research Center (CRC) yang dirilis Februari lalu. Jumlah pemilih nonmuslim yang memilih Prabowo hanya 5,6 persen, sedangkan Jokowi 87,1 persen. Prabowo bergantung pada 35,3 persen pemilih beragama Islam yang memilih dirinya.
Survei lain yang dilakukan LSI Denny JA pada 18-25 Februari 2019 menemukan bahwa dukungan untuk Prabowo-Sandi datang dari segmen pemilih Muslim yang orientasi politiknya Indonesia harus seperti Timur Tengah atau Arab Saudi yakni 54,1 persen.
Selain itu, berdasarkan survei yang digelar LSI Denny JA pada 18-25 Januari 2019, dukungan kantong pemilih Muslim terhadap Prabowo-Sandi cenderung meningkat jika dibandingkan survei lima bulan lalu. Pada Agustus 2018, dukungan ke Prabowo-Sandi di kantong pemilih Muslim hanya 27,9 persen. Sedangkan saat ini dukungan mencapai angka 35,4 persen.
"Kalau mereka tidak mengambil segmen itu [pemilih muslim], misalnya Pak Prabowo tidak menggunakan simbol-simbol Islam, lebih toleran, plural, kebinekaan,
problem-nya segmen beliau memang sudah pemilih muslim," ucap Pangi, Senin (8/4).
Apalagi, Prabowo notabene adalah capres yang didukung lewat dua kali Ijtimak Ulama.
Memasuki konteks kampanye akbar yang digelar kemarin di SUGBK, Pangi mengaku melihat kubu Badan Pemenangan Nasional (BPN) telah mencoba memasukkan unsur selain Islam ke atas panggung. Namun, menurut dia, upaya menghadirkan sosok nonmuslim sebagai orator itu terkesan kurang karena lebih kental simbol Islam.
"Kemarin ada tokoh lintas agama, seharusnya ada tausiah juga dari tokoh Nasrani, Buddha, simbol itu penting. Kemarin simbol itu masih kurang karena simbol Islam terlalu kental," tuturnya.
Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menegaskan isi dari surat SBY telah disampaikan kepada tiga petinggi Demokrat. Sehingga kampanye akbar Prabowo-Sandi pada Minggu (7/4) pun dilaksanakan sesuai saran. Walhasil, katanya, pada kegiatan kampanye akbar pun ada penegasan soal itu dan menghadirkan umat dari agama lain.
"Saran SBY pun diterima. Tadi (dalam kampanye akbar) ada dari pendeta dan berbagai agama," katanya, Minggu (7/4).
Pada kampanye tersebut, memang setidaknya ada tiga perwakilan agama lain yang ikut menyampaikan pesan di panggung. Bukan hanya pesan, mereka yang berasal dari Kristen, Katolik, dan Buddha pun turut membacakan doa untuk Prabowo-Sandi.
[Gambas:Video CNN]
Pangi mengatakan teguran SBY lewat surat tidak bisa dibaca berdiri sendiri. Surat itu keluar setelah Direktur Media dan Komunikasi BPN Hashim Djojohadikusumo menyebut jatah kursi menteri untuk Demokrat belum pasti, sementara untuk PAN dan PKS telah disetujui.
Momentum itu juga dibarengi dengan ketidakhadiran putra sulung SBY yang merupakan Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam kampanye akbar Prabowo di SUGBK kemarin.
Padahal, AHY didapuk tugas oleh SBY untuk mengelola upaya pemenangan pemilu partainya, baik untuk pileg maupun sokongan dalam Pilpres. Mobilitas SBY saat ini berkurang karena sedang berkonsentrasi mengurus istrinya, Ani Yudhoyono, yang menjalani pengobatan kanker di Singapura.
"Bisa dibaca sinyal dari SBY atas pernyataan Hashim. Pasti dia 'sakit' setelah Hasyim bilang jatah [menteri] PKS sekian, PAN sekian, tapi Demokrat belum tentu," tuturnya.
Bawono juga berpendapat sama. Surat SBY itu harus direspons serius oleh Prabowo. Sebab, jika SBY dan Demokrat tak dijaga oleh kubu 02, mereka berpeluang memunculkan pengaruh dalam segi elektoral.
"Akan membuat suara Demokrat tidak solid seperti PKS dan Gerindra dalam mendukung Prabowo. Karena kader Demokrat itu apa yang dibilang SBY putih, ya putih, hitam ya hitam," ucap Bawono.
Pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Firman Manan pun menilai sentilan SBY untuk kubu Prabowo saat ini bisa dilihat sebagai bagian dari politik dua kaki yang dimainkan partai berlambang mercy tersebut selama ini.
Sebagai partai politik, menurutnya, Demokrat harus menjaga berbagai kemungkinan yang terjadi pasca pemungutan suara Pemilu 2019 pada 17 April mendatang, termasuk peluang bergabung ke dalam koalisi pemerintahan yang dipimpin Jokowi-Ma'ruf.
"Koalisi elektoral itu akan pecah ketika pemilu sudah selesai, lalu akan muncul koalisi pemerintahan. Partai-partai di luar koalisi elektoral itu akan bergabung. Tentu menjaga segala kemungkinan, kalau ternyata yang menang Jokowi-Ma'ruf," kata Firman kepada
CNNIndonesia.com.
Lagipula, bukan kali ini saja SBY mengkritik kubu Prabowo dalam berkampanye untuk kemenangan Pilpres 2019. SBY diketahui pernah mengkritik Prabowo secara terbuka terkait konten kampanye yang dinilainya tak menjabarkan solusi, kebijakan, dan program yang akan dijalankan untuk Indonesia lima tahun ke depan.
Selain itu, tak bisa dipungkiri pula di akar rumput, SBY membolehkan kadernya berbeda pilihan dalam pilpres jika untuk meraih kemenangan dalam pileg. Contohnya saja caleg Demokrat untuk DPR yang memilih Jokowi disandingkan dalam Alat Peraga Kampanye (APK)-nya yakni Johni Allen di Dapil Sumut 2.
Jhoni mengatakan dirinya bukan kader Demokrat sendiri yang memiliki sikap politik berbeda dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di pilpres 2019
"Karena tidak ada kader Demokrat di pilpres 2019. Jadi bebas berikan pandangan," kata Jhoni kepada
CNNIndonesia.com, 1 Februari lalu.
Meskipun membebaskan kader di daerah, Wasekjen Demokrat Andi Arief menyatakan parpolnya tetap mengusung Paslon 02 dalam Pilpres 2019.
Pada 3 Februari lalu, Andi mengatakan perlu siasat dalam menghadapi Pemilu 2019 yang mana pileg dan pilpres dihelat secara serentak.
Pada sejumlah survei, Demokrat memang diunggulkan untuk dapat menembus ambang batas parlemen 4 persen dan masuk ke DPR meski tak berada di tiga besar. Tiga di antaranya berdasarkan survei terkini dari Indikator Politik Indonesia, LSI Denny JA, dan Litbang Kompas.
[Gambas:Video CNN]