JK Usul Pilpres dan Pileg 2024 Diselenggarakan Terpisah

CNN Indonesia | Rabu, 17/04/2019 20:09 WIB
JK Usul Pilpres dan Pileg 2024 Diselenggarakan Terpisah Wapres Jusuf Kalla mengusulkan pemilihan anggota legislatif (pileg) dilakukan terpisah dari pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 2024 mendatang. (CNN Indonesia/Priska Sari Pratiwi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengusulkan pemilihan anggota legislatif (pileg) dilakukan terpisah dari pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres) pada 2024 mendatang.

Menurut JK, pemilu serentak membuat atensi masyarakat pada pileg berkurang. Padahal, menurut dia, pileg tak kalah penting dari pilpres karena turut menentukan kualitas pembuatan kebijakan pemerintah selama lima tahun ke depan.

"Saya tadi sore bicara dengan ketua-ketua partai, semuanya mempunyai pandangan sama bahwa proses pemilu kali ini rumit dan sulit. Oleh karena itu harus dievaluasi dan solusi yang sependapat adalah kembali memisahkan pileg dan pilpres," ujar JK seperti dikutip dari Antara, Rabu (17/4)



Dari pengamatannya selama masa kampanye tujuh bulan dan di hari pemungutan suara, JK menilai perhatian masyarakat terkuras pada pasangan capres dan cawapres. Padahal, pelaksanaan kampanye antara pilpres dan pileg berlangsung bersamaan.

"Pileg tenggelam karena ramainya pilpres dan kurang mendapat perhatian termasuk dari media sendiri. Oleh karena itu, harus dievaluasi dan semua sepakat harus dievaluasi ulang," katanya.

Sebelumnya, JK kerap kali berpendapat bahwa pelaksanaan Pemilu 2019 di Indonesia merupakan pemilu paling rumit di dunia. Pasalnya, dalam satu kesempatan, masyarakat harus memilih lima entitas, yakni presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten dan kota.


Selain rumit bagi pemilih, menurut dia, proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara juga memakan waktu yang tidak singkat.

Penghitungan di 809.563 TPS berlangsung selama dua hari sejak hari pemungutan suara hingga Kamis (18/4). Selanjutnya, rekapitulasi dilakukan bertahap mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan kota, provinsi dan berakhir di KPU RI pada 25 April - 22 Mei.
[Gambas:Video CNN] (Antara /agi)