PDIP: Kami Tunggu Hasil KPU Meski Percaya Quick Count

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya mempercayai hasil quick count atau hitung cepat yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atas pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Namun Hasto menegaskan PDIP tetap menunggu hasil resmi yang dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Lihat juga: Belum Ada Hasil Resmi, Said Aqil Minta Warga NU Tak Syukuran

"Sikap kami menunggu KPU meskipun kami percaya dengan hasil quick count Pak Jokowi-Kiai Haji Maruf Amin yang dipercaya rakyat memimpin Indonesia lima tahun ke depan," kata hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta, Jumat (19/4).


Hasto mengatakan pihaknya enggan merayakan keunggulan sementara berdasarkan quick count untuk menjaga tensi politik tanah air. Terlebih, KPU juga masih melakukan penghitungan suara.

"Jaga tensi, ya kami nggak tinggi-tinggi dalam tensi, ya tensi normal aja lah sesuai dengan ukuran darah kita itu yang sehat dalam tubuh, yang sehat dalam demokrasi," kata Hasto. 

Lihat juga: Direktur Charta Politika Diancam Agar Tak Rilis Quick Count

Dia juga meminta kepada elite politik agar tidak melakukan tindakan provokatif yang dapat meningkatkan tensi politik tanah air usai pemungutan suara Pemilu 2019 dilaksanakan.

"Kami mengimbau kepada elite politik agar tidak melakukan hal-hal yang provokatif," tutur Hasto.

Hasto menekankan bahwa KPU masih melakukan penghitungan suara secara berjenjang dari tingkat TPS hingga nasional. Dengan demikian, belum ada pihak yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019.

"Sudah saatnya bagi kita untuk bergerak maju ke depan dengan mempercayakan kepada KPU dan pengawasan Bawaslu," ucap Hasto.

Lihat juga: Media Asing Soroti Klaim Kemenangan Prabowo di Pilpres 2019

Bila memang nanti ada pihak yang merasa dirugikan dengan hasil penghitungan resmi KPU, lanjut Hasto, sebaiknya menempuh jalur hukum. Bukan dengan aksi-aksi yang berpotensi mengganggu keamanan dalam negeri.

"Bagi yang tidak puas dengan hasil pemilu, baik parpol maupun paslon, sebaiknya menempuh jalur melalui Mahkamah Konstitusi," kata Hasto. (bmw/wis)