Sandi Tegaskan Wagub DKI Jatah PKS: No More Discussion

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 16:30 WIB
Sandi Tegaskan Wagub DKI Jatah PKS: No More Discussion Cawapres Sandiaga Uno menepis isu bahwa dia akan kembali menjabat Wagub DKI Jakarta. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Jakarta, CNN Indonesia -- Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno menyebut posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang ditinggalkannya merupakan jatah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia pun meminta semua pihak untuk menghentikan isu bahwa dirinya akan kembali menjabat Wagub DKI Jakarta.

"Wakil Gubernur DKI sudah ditentukan dan diserahkan kepada Partai Keadilan Sejahtera. End of question. No more discussion," cetus Sandi di kediamannya, Jakarta Selatan , Selasa (23/4).

Sejauh ini, lanjut Sandi, sudah ada dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta dari PKS yang tengah menjalani proses seleksi. Mereka adalah Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto. Partai Gerindra dan PKS telah menyapakati dua nama tersebut untuk diseleksi.


Sandi mengatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah meminta agar proses dipercepat. Karenanya, Sandi mendorong semua pihak untuk lekas menentukan pendamping Anies dalam memimpin Jakarta.

"Tugas Pak Anies bisa dibantu dengan wagub-nya dan saya sampaikan mari para politisi jangan kedepankan pribadi, kepentingan rakyat Jakarta diutamakan," imbuh Sandi

Sandi pun meminta agar isu bahwa dirinya kembali menjadi wagub DKI Jakarta usai Pilpres 2019 berhenti untuk dihembuskan.

"Saya rasa enough is enough, sudah cukup. Jangan diolah-olah lagi, jangan digoreng-goreng lagi. Ini sudah merupakan keputusan bahwa PKS yang mendapatkan kursi wagub, segera diputuskan dan mungkin ini pernyataan saya [yang] pertama dan terakhir mengenai ini," tutur Sandi.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Ekonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menyatakan bahwa Sandi bisa kembali menjabat sebagai wagub DKI Jakarta usai Pilpres 2019 meski sudah pernah mengundurkan diri. Akmal menegaskan tidak ada peraturan yang mengganjal.

"Tidak ada larangan di undang-undang Pak Sandi [kembali jadi Wagub DKI]. Cuma persoalannya dari awal sudah mundur dan legalitasnya dengan Keppres," kata Akmal kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/4).

Sandi, lanjut Akmal, bisa maju dengan satu cara, yakni dengan restu dari dua partai politik pendukungnya. Partai pendukung harus melepas dukungannya kepada calon yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Kalau partai pengusungnya mau mencalonkan lagi pak Sandi silakan saja. Tapi kan partainya perlu dipertanyakan dulu. Kan sudah dipilih dua nama," katanya.

[Gambas:Video CNN] (bmw/arh)