Tim Prabowo Tampung Usul Pembentukan TPF Kecurangan Pilpres

CNN Indonesia | Selasa, 23/04/2019 18:33 WIB
Tim Prabowo Tampung Usul Pembentukan TPF Kecurangan Pilpres Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan BPN akan menampung usulan pembentukan TPF. (CNN Indonesia/Tiara Sutari)
Jakarta, CNN Indonesia -- Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihaknya menampung berbagai usulan yang masuk soal langkah yang selanjutnya perlu dilakukan untuk mengatasi persoalan dugaan kecurangan Pemilu 2019.

"Salah satunya kan yang sedang disarankan itu adalah membentuk TPF ya, yang disampaikan Haris Azhar," ucap Dahnil di media center, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Dahnil menilai Haris telah mengirim usul yang tergolong cerdas. Menurutnya, Haris tidak sekadar melontarkan usul.


Dia yakin Haris sepakat jika ada asumsi bahwa kecurangan pada Pemilu kali ini tidak hanya hanya bersifat, terstruktur, sistematis, dan masif, tetapi juga brutal. Oleh karena itu, Haris mengusulkan pembentukan TPF Kecurangan.

"Karena menurut teman-teman seperti Haris Azhar, ini juga TSMB. Perlu ada evaluasi mendasar," ucap Dahnil.
Selain Haris, Dahnil mengaku pihaknya juga sudah menerima saran dari tokoh lain. Di antaranya eks Panglima TNI Jenderal Purn Gatot Nurmantyo dan eks Menteri BUMN Dahlan Iskan. Namun, Dahnil tidak merinci usul yang diajukan keduanya.

"Saya pikir banyak saran yang disampaikan Pak Dahlan Pak Gatot. Itu kami dengarkan. Dari banyak tokoh juga akan kita dengarkan apa langkah selanjutnya," kata Dahnil

Direktur Kantor Hukum dan HAM Lokataru Haris Azhar mengusulkan agar dibentuk suatu komisi atau tim independen untuk mencari fakta kecurangan pemilu.
Haris bahkan mengklaim telah mengusulkan hal tersebut jauh hari Karena menganggap Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tidak mampu bekerja sendirian.

"Sejak awal saya sudah sebutkan, penting dan perlu ada tim gabungan sejumlah komisi negara. Bawaslu tidak bisa kerja sendirian. Mungkin telat, tapi masih ada harapan untuk meluruskan segalanya," ucap Haris.

Sejauh ini , Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menolak untuk bergabung andai komisi atau tim independen dibentuk. Mereka menilai penanganan dugaan kasus kecurangan pemilu sepenuhnya menjadi wewenang Bawaslu.

"Mohon maaf masalah politik bukan tugas dan wewenang Kompolnas," tutur Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (22/4).
[Gambas:Video CNN] (bmw/ugo)