Lara di Balik Petaka Pemilu 2019

Martahan Sohuturon, CNN Indonesia | Sabtu, 04/05/2019 08:05 WIB
Anggota KPPS memastikan titik pencoblosan surat suara pada penghitungan hasil pemilihan Calon Legislator Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di TPS 05 Kelurahan Lolu Utara, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/4). (ANTARA FOTO/Basri Marzuk)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bibir Tri Widatani mendadak kaku, mulutnya sulit berkata-kata. Matanya berkaca-kaca. Berulang kali Tri mengarahkan pandangan ke atas sambil menghela nafas. Dia tak ingin air matanya tumpah.

Suasana duka masih menyelimuti wajah Tri dengan jelas. Senyum di wajahnya hanya terlihat sesekali, itu pun ketika ia menengok ke arah putri semata wayangnya yang duduk di sebelah.

Dua pekan lebih Tri ditinggal suaminya, Hanafi, yang pergi menghadap Tuhan Yang Maha Esa pada 18 April lalu. Baginya, kejadian itu sangat mengagetkan karena Hanafi tidak memiliki rekam jejak penyakit yang serius.


Hanafi meninggal dunia sehari setelah menjalani tugas bersama Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di lingkungan tempat tinggalnya.


Ia adalah salah satu dari ratusan petugas KPPS yang menjadi korban meninggal dunia Pemilu 2019, gelaran pemilu pertama kali yang diadakan secara serentak di Indonesia baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakilnya.

Hari ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat jumlah petugas KPPS yang tewas sebanyak 412 orang.

Tri menduga kepadatan aktivitas sebelum hingga setelah pemungutan suara Pemilu 2019, serta tak ada makanan yang dikonsumsi saat bertugas, menjadi penyebab Hanafi meninggal dunia.

Tri menuturkan Hanafi sibuk dengan berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 sejak Minggu (14/4). Sampai-sampai Hanafi tidur di tempat pemungutan suara (TPS) sehari jelang hari pemungutan suara.

"Menginap di TPS dari h-1. Pas hari h-nya sempat saya tanya, 'Bapak enggak sarapan dulu?' Tapi dijawab nanti saja," kata Tri saat ditemui di kediamannya, Tangerang Selatan, Banten pada Jumat (3/5).

Lara Keluarga KPPS dalam Petaka Pemilu 2019Rumah almarhum Hanafi, petugas KPPS yang meninggal usai Pemilu 2019. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)
Menurutnya, Hanafi selama ini biasa menjadi petugas KPPS di lingkungan tempat tinggalnya setiap pemilu berlangsung, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada). Namun, volume aktivitas Hanafi sebagai petugas KPPS di Pemilu 2019 berbeda dan cenderung lebih padat dibandingkan sebelumnya.

Meski begitu, Hanafi tak pernah menceritakan keluhan lelah atau rasa sakit yang dialami karena kepadatan aktivitas tersebut. Hanafi juga tidak pernah bercerita tentang hal-hal terkait penyelenggaraan Pemilu 2019 yang membuat volume kegiatannya meningkat lebih padat kepada sang istri.

"Tidak pernah [cerita sakit]," kata Tri.


Di tempat yang sama, adik Tri, Gino Dipuro, menceritakan secara singkat sakit yang sempat dialami Hanafi sebelum akhirnya meninggal dunia. Menurutnya, hal tersebut bermula ketika kakak iparnya itu meninggalkan TPS untuk pulang ke rumah dan beristirahat pada Rabu (17/4) sekira pukul 12.00 WIB.

Setibanya di rumah, Hanafi sempat pergi lagi untuk membeli air kelapa. Setelah meminum air kelapa yang dibeli, Hanafi beristirahat selama satu jam hingga sekitar pukul 13.00 WIB.

Usai istirahat, Hanafi dipanggil oleh rekannya dan kembali ke TPS. Setelah dua jam berada di TPS, Hanafi yang masih merasa sakit memutuskan untuk pulang ke rumah dan kembali beristirahat hingga sore hari.

Namun, rasa sakit yang dialami Hanafi tak kunjung hilang hingga malam tiba. Gino akhirnya memutuskan untuk memanggil dokter ke rumah. Setelah diperiksa oleh dokter, dinyatakan asam lambung Hanafi dalam kondisi tinggi.

Setelah itu, Hanafi beristirahat dan tidak kembali lagi ke TPS untuk membantu proses penghitungan suara. Demikian pula sehari setelahnya, Hanafi hanya beristirahat di rumah hingga akhirnya mengembuskan nafas terakhir sekitar pukul 16.00 WIB.

Petaka Pemilu 2019, DPR dan Pemerintah Bertanggung JawabTim medis memeriksa kondisi kesehatan anggota TNI/Polri saat pengamanan penghitungan suara Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Irfan Anshori)
KPU Belum Evaluasi

Komisioner KPU Evi Novida Ginting menyebut petugas KPPS yang meninggal dunia seperti Hanafi, sebagai pejuang demokrasi. Mereka telah berjuang untuk memastikan penyelenggaraan Pemilu 2019 berlangsung sesuai aturan.

Evi menyatakan bangga terhadap kerja yang telah dilakukan oleh seluruh petugas KPPS. Dia juga menghormati jasa para petugas KPPS.

"Bahwa pejuang demokrasi yang telah mendahului kita ternyata bekerja sunguh-sungguh dan penuh semangat [demi] memastikan seluruh penyelenggaraan Pemilu [2019] sesuai dengan yang kita atur," ucap Evi kepada wartawan usai menemui keluarga almarhum Hanafi untuk memberikan santunan, Tangerang Selatan, Banten pada (3/5).


Meski begitu, Evi berkata, pihaknya belum bisa mengevaluasi rangkaian peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS di Pemilu 2019. Menurut dia, pihaknya masih fokus pada proses rekapitulasi hasil pemungutan suara saat ini.

Evi menegaskan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait akan mengevaluasi proses penyelenggaraan Pemilu 2019 secara menyeluruh setelah proses rekapitulasi hasil pemungutan suara selesai dilaksanakan.

"Setiap penyelenggaraan pemilu kita tidak pernah tidak melakukan evaluasi, dan evaluasi itu kita sampaikan kepada berbagai pihak, kepada stakeholder. Kita melibatkan juga mereka untuk melakukan evaluasi dan ini tentu menjadi suatu kebiasaan yang memang harus kita lakukan," ucapnya.

Menyikapi peristiwa banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia, lembaga swadaya masyarakat hakasasi.id, ikut mengumpulkan data dan informasi terkait pelanggaran menyangkut petugas KPPS atau perlindungan masyarakat (linmas) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Petaka Pemilu 2019, DPR dan Pemerintah Bertanggung JawabDirektur hakasasi.id Haris Azhar. (CNN Indonesia/Bimo Wiwoho)
Direktur hakasasi.id, Haris Azhar, mengatakan pihaknya akan segera menempuh upaya hukum terkait pelanggaran hak asasi yang dialami oleh petugas KPPS dan linmas Pemilu 2019, seperti terkait kejelasan hubungan kerja dan potongan pajak dari honor yang telah diberikan.

Namun timnya masih mengkaji siapa pihak yang seharusnya dituntut untuk bertanggung jawanb atas tragedi pemilu kali ini.

"Kami masih mengumpulkan laporan yang masuk. Sebagian sudah diinfokan di akun Twitter @hakasasi.id. Ke depan akan ada upaya hukum, misalnya meminta kejelasan aturan hukum hubungan kerja. Mereka itu sifatnya partisipatif atau kontrak resmi? Terus kenapa ada potongan pajak, apakah mereka layak diminta bayar pajak dari bayaran Rp500 ribu?" kata Haris.

Terpisah, Manajer Riset hakasasi.id, Daywin Prayogo, mengatakan pihaknya telah menerima banyak laporan dari masyarakat di seluruh Indonesia terkait pelanggaran hak asasi yang dialami petugas KPPS dan linmas Pemilu 2019.


Menurutnya, laporan-laporan yang diterima pihaknya itu terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas KPPS, baik yang menyebabkan sakit hingga meninggal dunia.

"Mayoritas terkait perlakuan tidak manusiawi terhadap petugas KPPS, mulai dari [masalah] jam kerja yang panjang dan berbahaya, minus jaminan kesehatan, hingga mengakibatkan sakit. Satu laporan di antaranya [terkait petugas KPPS] meninggal dunia," ujar Daywin.

Dia pun mengajak masyarakat yang mengetahui atau mengalami tindak pelanggaran hak asasi sebagai petugas KPPS dan linmas Pemilu 2019 untuk melaporkan diri kepada pihaknya.

Menurutnya, laporan dapat dikirim melalui surat elektronik (email) di hakasasi.id@gmail.com atauinfolokataru@gmail.com. Daywin berkata, pihaknya belum mematok tenggat waktu tertentu dalam mengumpulkan masyarakat ini.

Artikel bersambung ke halaman berikutnya "Parpol Dituntut Bertanggung Jawab"...

[Gambas:Video CNN]
(pmg)
1 dari 2