JK Prediksi 1,5 Juta ASN Bakal Pindah ke Ibu Kota Baru
CNN Indonesia
Selasa, 07 Mei 2019 18:04 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla memprediksi ada sekitar 1,5 juta aparatur sipil negara (ASN) termasuk keluarganya yang bakal bermigrasi jika rencana pemindahan ibu kota terealisasi.
Sebab, pemindahan ibu kota tidak akan menyusul seluruh kementerian dan lembaga yang juga ikut pindah.
"DPR harus pindah, Mahkamah Agung harus pindah. Otomatis seluruh ASN diperkirakan harus pindah 1,5 juta orang, termasuk keluarganya," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (7/5).
Untuk menampung seluruh ASN dan keluarganya tersebut, JK menyebut perlu ada ratusan ribu rumah. Oleh karena itu, butuh waktu cukup lama untuk memproses pemindahan ibu kota.
"Jadi harus bangun minimum kira-kira 400 ribu rumah. Tentu tidak rumah tipe 3x6. Ini proses yang panjang, kan tiba-tiba semua sistem itu harus diubah," katanya.
JK menilai perlu waktu 10 hingga 20 tahun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta. Sebab perlu penelitian panjang untuk menentukan lokasi, pembiayaan, hingga pemindahan agar dapat terealisasi.
"Yang penting lokasinya memenuhi syarat. Jadi ini proses bukan mudah. Harus melalui proses penelitian yang panjang dan sebagainya. Ada 10-20 tahun," tutur JK.
Selain itu, lanjut JK, pemerintah harus memikirkan biaya proses pemindahan dengan matang. Contohnya, sistem sewa seperti yang digunakan oleh Malaysia.
"Di Malaysia itu sistem sewa, yang bikin Petronas, (perusahaan semacam) Pertamina. Kemudian pemerintah menyewa. Jadi memang ada berbagai macam skema," ujarnya.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga dapat menggunakan skema tukar guling atau ruislag dengan menukarkan aset-aset yang dimiliki.
"Boleh juga skema ruislag. Kantor di sini sepanjang Thamrin tentu yang pemerintah punya tak dipakai lagi. Tapi ya itu tadi butuh waktu penyesuaian," katanya.
[Gambas:Video CNN] (psp/arh)
Sebab, pemindahan ibu kota tidak akan menyusul seluruh kementerian dan lembaga yang juga ikut pindah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi harus bangun minimum kira-kira 400 ribu rumah. Tentu tidak rumah tipe 3x6. Ini proses yang panjang, kan tiba-tiba semua sistem itu harus diubah," katanya.
"Yang penting lokasinya memenuhi syarat. Jadi ini proses bukan mudah. Harus melalui proses penelitian yang panjang dan sebagainya. Ada 10-20 tahun," tutur JK.
Selain itu, lanjut JK, pemerintah harus memikirkan biaya proses pemindahan dengan matang. Contohnya, sistem sewa seperti yang digunakan oleh Malaysia.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga dapat menggunakan skema tukar guling atau ruislag dengan menukarkan aset-aset yang dimiliki.
"Boleh juga skema ruislag. Kantor di sini sepanjang Thamrin tentu yang pemerintah punya tak dipakai lagi. Tapi ya itu tadi butuh waktu penyesuaian," katanya.
[Gambas:Video CNN] (psp/arh)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK