Gugatan Prabowo ke MK di 2014 dan 2019, Serupa tapi Tak Sama

CNN Indonesia

Kamis, 13 Jun 2019 06:58 WIB

Sengketa Pilpres 2019 dan Pilpres 2014 yang sama-sama diajukan oleh capres Prabowo Subianto memiliki sedikit perbedaan dalam hal periode dan bentuk kecurangan. — Capres Prabowo Subianto mengajukan gugatan sengketa Pilpres 2019 yang substansinya tak jauh beda dengan gugatan pada 2014. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon presiden Prabowo Subianto kembali mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Pada 2014, ia juga mengajukan gugatan yang sama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Secara garis besar, yang dipersoalkan Prabowo pada 2014 dan 2019 serupa tapi tak sama.

Lihat juga:

MK Sediakan Tempat 'Nobar' Sidang Sengketa Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Gerindra itu merasa ada kecurangan yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Namun, ada beberapa perbedaan dalam pokok permohonan yang diajukan Prabowo ke MK pada tahun ini bila dibandingkan dengan 2014.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Perbedaan pertama adalah soal waktu kejadian dugaan kecurangan TSM. Pada 2014, Prabowo menekankan kecurangan TSM terjadi saat pemungutan hingga perhitungan suara dan setelahnya. Sementara pada sengketa Pilpres 2019, Prabowo menyebut kecurangan TSM terjadi sebelum pemungutan suara berlangsung.

Pelanggaran TSM dalam Pilpres 2014 menurut Prabowo terbagi menjadi enam aspek, di mana semuanya terjadi saat pemungutan hingga perhitungan suara dan setelahnya.

Perbedaan kedua adalah soal bentuk-bentuk dugaan pelanggaran pemilu. Pada 2014, Prabowo melaporkan enam bentuk pelanggaran. Pertama, mobilisasi pemilih melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) di hampir seluruh wilayah Indonesia. Menurut Prabowo kala itu, begitu banyak pengguna hak pilih yang tidak sesuai dengan jumlah dalam DPTb dan DPKTb.

Kedua, pengondisian hasil perhitungan yang dilakukan KPU (termohon) selaku penyelenggara Pilpres 2014. Menurut Prabowo, banyak temuan kasus anggota penyelenggara pemilu tingkat bawah yang mengubah hasil perhitungan suara di level TPS, kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

Gugatan Prabowo di MK 2014 dan 2019, Serupa tapi Tak Sama

Calon presiden pada Pilpres 2014 Prabowo Subianto (kiri) dan pasangannya, calon wakil presiden Hatta Rajasa (kanan), saat mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, 6 Agustus 2014. (AFP/ROMEO GACAD)

Ketiga, politik uang. Prabowo mengaku menemukan praktik politik uang untuk memengaruhi masyarakat di sejumlah daerah.

Keempat, KPU tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslu dan Bawaslu. Misalnya dengan tidak melakukan pemungutan suara ulang seperti yang dikehendaki Panwaslu dan Bawaslu.

Kelima, pencoblosan dilakukan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) secara massal.

Keenam, pencoblosan dilakukan dua kali oleh orang yang sama di TPS. Tim Prabowo mengaku menemukan kasus tersebut di sejumlah daerah.