TKN Respons Tim Prabowo soal Iklan Infrastruktur di Bioskop

CNN Indonesia | Jumat, 14/06/2019 18:04 WIB
TKN Respons Tim Prabowo soal Iklan Infrastruktur di Bioskop Juru bicara Tim Kampanye (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Juru bicara Tim Kampanye (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Ace Hasan Syadzily, menganggap wajar penayangan iklan pembangunan infrastruktur di bioskop, yang dipersoalkan oleh Tim Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyebut iklan itu bagian dari pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif serta mencantumkannya dalam berkas permohonan yang diberikan ke MK.

"Masa, pemerintah enggak boleh menyampaikan capaian keberhasilan, enggak logis namanya," kata Ace di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/6).


Politikus Partai Golkar itu menerangkan iklan tersebut seperti iklan layanan masyarakat biasa yang menyampaikan capaian pembangunan di era pemerintahan Jokowi.

Menurut dia, pemerintahan Jokowi berupaya menerapkan asas-asas demokratis dengan menerapkan aspek transparansi dan keterbukaan dengan menayangkan iklan tersebut di bioskop.

"Itu seperti iklan layanan masyarakat biasa, menyampaikan capaian bahwa sudah membangun bendungan [hingga] bandara," ucap Ace.

Tim Hukum Prabowo sendiri menilai iklan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari penyalahgunaan birokrasi untuk kampanye terselubung.

Iklan itu juga disebut penyalahgunaan anggaran karena menggunakan anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika.

"Dengan pemikiran yang objektif dan jernih tentu kita bisa memahami bahwa hal ini merupakan kampanye terselubung yang dilakukan presiden petahana Joko Widodo, lagi-lagi dengan menyalahgunakan struktur birokrasi dan anggaran kementerian, guna strategi pemenangan capres paslon 01 jokowi," mengutip bunyi poin 150 pokok permohonan.

Sebaliknya, Ace mengklaim iklan tersebut bukan bagian dari kampanye. Menurut dia, iklan itu baru bisa dikategorikan kampanye bila menampilkan Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf, nomor urut Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 yakni 01, atau menyampaikan ajakan memilih Jokowi-Ma'ruf.

Di sisi lain, lanjutnya, iklan tersebut ditayangkan sebelum penetapan Jokowi-Ma'ruf sebagai pasangan capres dan cawapres.

"Itu hanya menyampaikan program-program pemerintah, kecuali di dalam iklan layanan masyarakat itu ada unsur kampanye seperti yang disyaratkan menurut undang-undang misalnya citra diri, ada identitas dari misalnya pasangan 01, pilih 01, [atau] pilih Jokowi-Ma'ruf," tutur Ace. (mts/wis)