Tim Jokowi Sebut Soal Gaji PNS Tak 'Nyambung' dengan Pilpres

Jakarta, CNN Indonesia -- Tim hukum paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin menilai dalil permohonan sengketa pilpres Prabowo-Sandiaga Uno tentang kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, Polri tak relevan dengan hasil perolehan suara Pilpres 2019.

Hal ini terkait tudingan tim Prabowo kepada Jokowi yang disebut melakukan kecurangan secara terstruktur karena menyalahgunakan posisi dengan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri di masa Pilpres 2019.

Lihat juga: Kubu Prabowo Disebut Kurangi Suara Jokowi Tanpa Dasar

"Dalil pemohon tidak beralasan dan tidak memiliki korelasi dengan hasil perolehan suara pasangan calon dalam Pilpres 2019," ujar anggota tim hukum Jokowi, Luhut Pangaribuan, saat membacakan jawaban sebagai pihak terkait atas sengketa pilpres di ruang sidang MK, Jakarta, Selasa (18/6).

Luhut mengatakan, kenaikan gaji, pembayaran gaji ke-13, hingga pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan kebijakan pemerintah yang semata melaksanakan perintah UU.

Kebijakan itu diklaim telah dipertimbangkan sesuai ketentuan alokasi dana yang tertuang dalam UU APBN. Selain itu, pembayaran gaji ke-13 dan THR merupakan program rutin tahunan yang disebut tak terkait dengan pemilu.

Lihat juga: Sumbangan Jokowi Rp19,5 M, Tim Hukum Sebut Salah Input Data

"Kebetulan pembayaran gaji ke-13 dan THR kali ini berdekatan dengan waktu pemilu dan faktanya tidak diberikan sekaligus," katanya.

Jokowi sebelumnya dituding melakukan kecurangan secara terstruktur karena menyalahgunakan posisinya dengan menaikkan gaji PNS, TNI, Polri di masa Pilpres 2019. Kenaikkan gaji ini dilakukan berdekatan dengan momentum dan waktu pencoblosan pilpres sehingga dikhawatirkan akan memengaruhi preferensi pemilih yang menerima kenaikan gaji tersebut.

(psp/arh)