Jokowi Diteriaki Hapus Sistem Zonasi Sekolah di Surabaya

CNN Indonesia | Kamis, 20/06/2019 15:19 WIB
Jokowi Diteriaki Hapus Sistem Zonasi Sekolah di Surabaya Presiden Jokowi diteriaki orang tua wali murid meminta agar sistem zonasi sekolah dihapuskan. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kehadiran Presiden RI Joko Widodo di Surabaya diwarnai teriakan protes wali murid terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem Zonasi. 

Hal itu terjadi usai Jokowi menghadiri akad nikah putri dari Rais Am Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Miftachul Akhyar di area Pondok Pesantren Miftachus Sunnah, Surabaya, Kamis, (20/6) siang. 

Saat Jokowi hendak memasuki mobil, tiba-tiba dari arah warga terdengar teriakan pria. Ia berteriak menyampaikan keluhannya tentang sistem zonasi PPDB jenjang SMP tahun ini.


"Pak Jokowi, tolong revisi Permendikbud 51, anak saya tidak bisa sekolah negeri," ujarnya sambil berusaha menembus kerumunan warga yang hendak bersalaman dengan Presiden.


Tak hanya itu, beberapa ibu-ibu juga sempat berteriak senada kepada Jokowi. Ibu-ibu itu bahkan meminta presiden untuk menghapuskan sistem zonasi. 

"Pak, tolong hapus zonasi, pak," kata salah satu ibu. 

Mendengar hal itu Jokowi hanya memberikan respon anggukan, sembari memasuki mobil dan meninggalkan kerumunan warga. 

Usai menghadiri akad nikah tersebut, Presiden dijadwalkan  menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat, di GOR Tridharma Petrokimia Gresik, Kabupaten Gresik.


Kisruh PPDB di Surabaya

Sebelumnya sejumlah ratusan wali murid mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Padahal waktu telah menunjukan, Rabu (19/6) malam. Para wali murid ini menuntut sistem PPDB melalui zonasi tingkat SMP dihapuskan. 

"Tolak tolak tolak zonasi, tolak zonasi, sekarang juga!," teriak wali murid.

"Telepon saja Pak Jokowi! Saya DM Instagramnya!," sambut massa lainnya.

Salah satu perwakilan massa, Sunawan, membeberkan sejumlah poin tuntutannya. Di antaranya yakni penonaktifkan server PPDB, penambahan rombongan belajar, sampai me-reset ulang pendaftaran zonasi umum yang sudah berjalan sejak Senin (18/6) lalu. 

"Kami minta dibuka ulang pendaftaran zonasi umum atau jarak dan me-refresh semua pendaftaran zonasi jarak sejak tanggal 18. Dibuka lagi memakai prosentase nilai 70 persen, jarak 30 persen," ujarnya. 


Pihak Dinas Pendidikan Surabaya, Ikhsan mengklaim akan menepati hasil mediasi yakni menonaktifkan server PPDB 2019. Kendati demikian, para wali murid tetap ngotot agar Disdik memberikan keputusan, yaknu menghapuskan sistem zonasi malam itu juga. 

"Pak Ikhsan, hapus saja zonasi, jangan nuruti menteri. Yang harus bapak perhatikan ini kami, warga Surabaya, bukan pak menteri!," teriak salah satu wali murid.

Dikonfirmasi usai menemui massa, Ikhsan mengaku zonasi memang dinilai tidak mempertimbangkan jerih payah anak-anak yang sudah sejak jauh hari mengikuti bimbingan belajar. Sehingga anak dengan nilai ujian nasional (UN) tinggi tidak terfasilitasi dalam PPDB zonasi. 

"Aspirasi mereka kami tampung karena sejak pagi sudah disini. Mereka mengusulkan banyak hal, salah satunya minta dijalankan PPDB penambahan pagu (rombel) di setiap kelas yang ada," katanya. 


Selain itu, Ikhsan juga menjelaskan ada banyak tuntutan wali murid yang disampaikan. Seperti permintaan diubahnya sistem yakni jarak tak jadi faktor utama penerimaan siswa, dan menggantinya dengan nilai UN. 

Meski server PPDB dinonaktifkan, Ikhsan memastikan data pendaftar yang tekah masuk, tidak akan hilang ataupun dihapus. Bahkan ketika posisi server dimatikan, hal ini menjadi kesempatan tim IT untuk memutakhirkan semua data jarak yang masuk di PPDB agar sesuai dengan perhitungan jarak antara rumah dengan sekolah yang real.

[Gambas:Video CNN] (frd/DAL)