Usai Sampaikan Tuntutan, Massa GNKR Tinggalkan Komnas HAM
CNN Indonesia
Jumat, 28 Jun 2019 17:57 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat (GNKR) terpantau mulai meninggalkan Gedung Komnas HAM sekitar pukul 16.30 WIB hari ini.
Mereka terpantau mendatangi Komnas HAM pada Jumat (28/6) siang dengan membawa bendera kuning--tanda berkabung. Massa menuntut penyelesaian pengusutan peristiwa petugas KPPS yang meninggal terkait pelaksanaan Pemilu 2019 dan kerusuhan 21 dan 22 Mei.
Plt Ketua Umum PA 212 Asep Syarifudin selaku yang mewakili Koordinator GNKR, Abdullah Hehamahua, menuntut agar Komnas HAM mengungkap fakta terkait tragedi tersebut, sehingga dalangnya bisa diadili secara hukum.
"Kita datang ke tempat ini dalam rangka meminta Komnas HAM untuk bergerak agar segera mengungkap fakta terkait tragedi 21-22 Mei," kata Asep di dalam gedung Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komnas HAM Choirul Anam yang menerima perwakilan massa menjelaskan perkembangan penyelidikan yang selama ini sudah didapatkan timnya.
Ia mengatakan Komnas HAM sedang menelusuri penyebab kematian 10 korban pada peristiwa 21 dan 22 Mei. Selain itu, Komnas HAM juga fokus pada penggunaan jenis peluru yang menyebabkan korban tersebut meninggal. Ia pun menegaskan Komnas HAM memprioritaskan akses keadilan bagi kerabat pengunjuk rasa yang ditahan.
Selain itu Choirul juga menerangkan dari 70 orang yang dinyatakan hilang, tinggal 30 lagi yang belum diketahui keberadaannya. Komnas HAM juga, katanya, sedang dalam proses mengklarifikasi sekitar 50 video peristiwa kerusuhan dari laporan masyarakat maupun yang diminta dari pihak terkait.
"Kami dapatkan lebih dari 50 video. [Untuk] yang ini, agak lama karena 50 ini kita klarifikasi," ujar Choirul.
Mendengarkan hal tersebut, kuasa hukum GNKR, Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bukti-bukti untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut.
Ahmad Yani juga mengatakan pihaknya berharap hasil dari penyelidikan yang dilakukan tim pencari fakta Komnas HAM bisa ditindaklanjuti, dan tak menjadi laporan yang tidak berujung pada proses hukum.
"Mungkin dalam 2 bulan ini akan ada semacam rekomendasi dari komnas HAM," duga Ahmad Yani.
Asep mengancam jika rekomendasi Komnas HAM kelak tidak ditindaklanjuti, dan diduga pelaku atau otaknya tidak ditindak secara hukum, ia akan mendatangkan massa lebih banyak ke Jakarta.
"Jika Komnas HAM atau aparat sebagai institusi yang melakukan pelanggaran HAM tidak ditindak, insyaallah kami dari Persaudaraan Alumni 212 akan menggerakan alumni 212 ke Jakarta," ujar Asep.
"Insyaallah ada jutaan alumni 212 yabg akan datang ke Jakarta," sambungnya.
Untuk menjamin keamanan dan kelancaran jalannya aksi massa, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan polisi menerjunkan sekitar 750 personel untuk mengawal kegiatan tersebut. Selain itu, sambungnya, sesuai standar prosedur operasional (SOP), diterjunkan pula dua kendaraan baracuda.
"Iya ini kan kendaraan-kendaraan yang sudah ada SOP nya dalam unjuk rasa semua, kan tidak juga menakutkan, karena bergabung dengan di tengah-tengah massa, tidak membuat sekat, tapi bergabung dengan mereka," ujar Harry.
Selain itu, polisi pun mengalihkan arus lalu lintas yang melewati Jalan Latuharhary, tempat kantor Komnas HAM berada.
Pergerakan massa aksi ke Komnas HAM tak lepas dari seruan eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua saat mengakhiri aksi mengawal putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.
Kala itu, Abdullah yang kini dikenal sebagai koordinator GNKR mengajak massa berkumpul di depan Komnas HAM hari ini dengan tujuan melaporkan kasus ratusan petugas KPPS yang meninggal saat gelaran Pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu, Abdullah berencana akan melaporkan ke Komnas HAM terkait kasus korban meninggal dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.
Abdullah sendiri pada hari ini tidak terlihat ikut ke Komnas HAM. Saat dihubungi CNNIndonesia.com pada pagi tadi, Abdullah mengatakan dirinya sedang berada di luar kota sehingga mengutus Asep Syarifuddin dan Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabar.
(ani/kid)
Mereka terpantau mendatangi Komnas HAM pada Jumat (28/6) siang dengan membawa bendera kuning--tanda berkabung. Massa menuntut penyelesaian pengusutan peristiwa petugas KPPS yang meninggal terkait pelaksanaan Pemilu 2019 dan kerusuhan 21 dan 22 Mei.
Plt Ketua Umum PA 212 Asep Syarifudin selaku yang mewakili Koordinator GNKR, Abdullah Hehamahua, menuntut agar Komnas HAM mengungkap fakta terkait tragedi tersebut, sehingga dalangnya bisa diadili secara hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komnas HAM Choirul Anam yang menerima perwakilan massa menjelaskan perkembangan penyelidikan yang selama ini sudah didapatkan timnya.
Selain itu Choirul juga menerangkan dari 70 orang yang dinyatakan hilang, tinggal 30 lagi yang belum diketahui keberadaannya. Komnas HAM juga, katanya, sedang dalam proses mengklarifikasi sekitar 50 video peristiwa kerusuhan dari laporan masyarakat maupun yang diminta dari pihak terkait.
"Kami dapatkan lebih dari 50 video. [Untuk] yang ini, agak lama karena 50 ini kita klarifikasi," ujar Choirul.
Mendengarkan hal tersebut, kuasa hukum GNKR, Ahmad Yani mengatakan pihaknya akan terus mengirimkan bukti-bukti untuk mempercepat penyelesaian kasus tersebut.
Ahmad Yani juga mengatakan pihaknya berharap hasil dari penyelidikan yang dilakukan tim pencari fakta Komnas HAM bisa ditindaklanjuti, dan tak menjadi laporan yang tidak berujung pada proses hukum.
"Mungkin dalam 2 bulan ini akan ada semacam rekomendasi dari komnas HAM," duga Ahmad Yani.
Asep mengancam jika rekomendasi Komnas HAM kelak tidak ditindaklanjuti, dan diduga pelaku atau otaknya tidak ditindak secara hukum, ia akan mendatangkan massa lebih banyak ke Jakarta.
"Jika Komnas HAM atau aparat sebagai institusi yang melakukan pelanggaran HAM tidak ditindak, insyaallah kami dari Persaudaraan Alumni 212 akan menggerakan alumni 212 ke Jakarta," ujar Asep.
"Insyaallah ada jutaan alumni 212 yabg akan datang ke Jakarta," sambungnya.
 Anggota Komnas HAM Choirul Anam (duduk kanan). (CNN Indonesia/Aini Putri) |
Untuk menjamin keamanan dan kelancaran jalannya aksi massa, Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan polisi menerjunkan sekitar 750 personel untuk mengawal kegiatan tersebut. Selain itu, sambungnya, sesuai standar prosedur operasional (SOP), diterjunkan pula dua kendaraan baracuda.
"Iya ini kan kendaraan-kendaraan yang sudah ada SOP nya dalam unjuk rasa semua, kan tidak juga menakutkan, karena bergabung dengan di tengah-tengah massa, tidak membuat sekat, tapi bergabung dengan mereka," ujar Harry.
Selain itu, polisi pun mengalihkan arus lalu lintas yang melewati Jalan Latuharhary, tempat kantor Komnas HAM berada.
Pergerakan massa aksi ke Komnas HAM tak lepas dari seruan eks penasihat KPK Abdullah Hehamahua saat mengakhiri aksi mengawal putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK) kemarin.
Kala itu, Abdullah yang kini dikenal sebagai koordinator GNKR mengajak massa berkumpul di depan Komnas HAM hari ini dengan tujuan melaporkan kasus ratusan petugas KPPS yang meninggal saat gelaran Pemilu 2019 lalu. Tak hanya itu, Abdullah berencana akan melaporkan ke Komnas HAM terkait kasus korban meninggal dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 lalu.
Abdullah sendiri pada hari ini tidak terlihat ikut ke Komnas HAM. Saat dihubungi CNNIndonesia.com pada pagi tadi, Abdullah mengatakan dirinya sedang berada di luar kota sehingga mengutus Asep Syarifuddin dan Sekretaris PA 212 Bernard Abdul Jabar.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK