DKI Kekurangan Alat Ukur Kualitas Udara

CNN Indonesia | Sabtu, 06/07/2019 03:50 WIB
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta menyebut delapan alat ukur kualitas udara yang dimiliki tak mampu menjangkau keseluruhan wilayah di Ibu Kota. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan terkait dengan tingginya polusi udara di Ibu Kota, sejauh ini Pemprov DKI baru memiliki 8 alat ukur kualitas udara. Alhasil DKI masih kekurangan alat yang bisa mengukur kualitas udara.

"Ada 5 alat ukur fixed station dan 3 mobile stations yang berpindah-pindah," kata Andono saat dihubungi, Jumat (5/7).

Andono menjelaskan bahwa empat dari lima alat ukur itu terdapat di Bundaran HI (Jakarta Pusat), Jagakarsa (Jakarta Selatan), Lubang Buaya (Jakarta Timur), dan Kebon Jeruk (Jakarta Barat). Sementara yang versi mobile stations digunakan saat acara-acara besar seperti car free day.


"Pernah juga di car free day di Sudirman. Namun representasinya itu per alat per wilayah. Kalau meng-cover semua belum tipologi wilayah terwakili," ujar dia.
Berlandaskan riset, setidaknya ada dua jenis pengukuran kualitas udara, yakni berdasarkan jumlah penduduk dan berdasarkan radius atau luas wilayah. Dari segi jumlah penduduk, satu alat bisa mengukur udara sekitar 1 juta jiwa. Jakarta diketahui memiliki jumlah 13 juta jiwa penduduk.

"Ada riset yang dilakukan baik dari luar maupun Pemprov DKI. Ada beberapa pendekatan misalnya per 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada 13-an juta penduduk, jadi 13 alat," jelas dia.

Kedua kebutuhan alat ukur kualitas udara bisa dilakukan berdasarkan luas wilayah. Berdasarkan luas wilayah DKI Jakarta sekitar 650 kilometer persegi, maka DKI membutuhkan sekitar 25 alat ukur udara.

Untuk satu alat ukur tergolong mahal, yakni sekitar Rp5 miliar. Andono menjelaskan pengadaan alat dimaksud masih dalam tahap diskusi di Pemprov DKI Jakarta.

Nantinya data yang didapatkan dari alat ukur udara akan terhubungkan dengan Jakarta Smart City milik DKI Jakarta.

"Lihat saja di link lingkungan hidup. Tapi memang belum ada mobile app. Itu akan dibuat, kami sudah ada datanya tapi belum sampai ke sana," tutup dia.

Sebagai informasi, Dinas LH dan Kebersihan DKI menyebut 75 persen kontribusi polusi udara di Jakarta berasal dari transportasi. Selain itu polusi juga paling banyak dihasilkan dari sektor ekonomi dan industri.

Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menambah alat ukur dan membuat aplikasi khusus untuk memantau kualitas udara di Ibu Kota.

[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK