MA: Ada Kekeliruan yang Viral dalam Perkara Baiq Nuril

Jakarta, CNN Indonesia -- Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, mengatakan telah terjadi kekeliruan dalam persepsi masyarakat ketika menanggapi perkara Baiq Nuril yang peninjauan kembalinya telah diputus oleh MA.

"Ada beberapa kekeliruan yang viral, seperti tindak pidana ITE dan kasus pelecehan seksual yang dicampur aduk, itu adalah dua perkara berbeda yang harus dipisah," ujar Abdullah seperti dikutip Antara di Gedung MA Jakarta, Senin (8/7).

Lihat juga: MA soal PK Baiq Nuril: Tolong Pahami Posisi Kami

Abdullah menjelaskan perkara yang diadili dan telah diputus inkrah oleh MA terkait dengan Undang Undang ITE mengenai penyebaran konten berupa rekaman pembicaraan.

Dalam kasus yang peninjauan kembalinya telah diputus oleh MA, Baiq Nuril merupakan terdakwa dalam kasus pelanggaran UU ITE, karena terbukti menyebarluaskan informasi yang dalam telepon selulernya terkait pihak lain dan dianggap merugikan.

"Mau diapakan rekaman itu, itulah tipu muslihatnya. Kenapa orang lain sampai tau ada rekaman itu, itulah yang harus dipertanyakan karena berarti ada penyebaran informasi," kata Abdullah.

Sementara terkait dengan perkara pelecehan seksual yang dipermasalahkan banyak pihak, Abdullah mengungkapkan bahwa perkara itu memang sudah dilaporkan ke Polda Nusa Tenggara Barat, tetapi berkas perkara pelecehan seksual itu belum diserahkan kepada pengadilan.

"Hingga saat ini masih dalam penyidikan, berkas bahkan belum diserahkan ke pengadilan," ujar Abdullah.

Lihat juga: LSM Perempuan Tagih Amnesti Jokowi untuk Baiq Nuril

Lebih lanjut Abdullah enggan menanggapi kemungkinan adanya fakta baru yang diungkapkan dalam perkara pelecehan seksual terhadap Baiq Nuril.

"Saya tidak mau berandai-andai, apalagi itu adalah perkara yang berbeda mengingat yang satu (perkara UU ITE) sudah diadili dan diputus pada peninjauan kembali, sementara yang banyak diperbincangkan publik adalah perkara pelecehan seksual. Ini adalah hal yang berbeda dan kekeliruan ini menjadi viral," kata Abdullah.

Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Bantah Maladministrasi

MA membantah dugaan maladministrasi dalam memutuskan penolakan peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril.

Juru bicara MA Andi Samsan Nganro mengatakan dugaan itu tidak mendasar. Sebelumnya seperti diberitakan di sejumlah media, Ombudsman RI menduga adanya potensi mal administrasi tersebut.

Lihat juga: Baiq Nuril Siapkan Permohonan Amnesti Kepada Jokowi

"Perlu juga dijelaskan mengenai adanya sinyalemen dari Ombudsman. Sebagai pemahaman, MA ini tentu dikatakan disinyalir bahwa ada maladministrasi. Selaku jubir MA saya menyatakan bahwa itu tidak relevan dan tidak berdasar, kalau dikatakan seperti itu," kata Andi di gedung MA.

Dalam dugaan potensi maladministrasi itu, Ombudsman menyebut ada penyalagunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam memutuskan perkara Baiq sebagai perkara perempuan berhadapan dengan hukum.

Menurut Ombudsman, MA telah mengabaikan produk hukumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 3/2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan.

Lihat juga: PK Baiq Nuril Ditolak, Fahri Minta Pemerintah Tarik UU ITE

Andi lantas menjelaskan dalam peraturan itu yang dimaksud perempuan berhadapan dengan hukum adalah mereka yang memiliki konflik dengan hukum, menjadi korban, saksi ataupun sebagai salah satu pihak dalam perkara hukum (Pasal 1 angka 1 Perma).

Dia menilai keputusan itu sudah tepat lantaran Baiq sudah diperlakukan sesuai peraturan MA tersebut.

"Nah, di dalam perkara yang kita sebutkan tadi ini berproses ini yang sampai PK ditolak itu, terdakwa di sini perempuan sebagai terdakwa, bukan sebagai korban," jelas Andi.

Lihat juga: Petisi Amnesti untuk Baiq Nuril Tembus 242 Ribu Tanda Tangan

Lebih lanjut, Andi mengatakan penerapan peraturan itu juga sudah dilanjutkan dengan putusan bersalahnya Baiq sesuai undang-undang. Menurut Andi, jika Baiq merasa menjadi korban dan ingin mengajukan permohonan yang sama, maka hal itu juga bisa dilakukan.

"Kalau dia sebagai korban ya tentu ada jalur hukumnya. Ya bisa juga melaporkan kepada penyidik untuk perkara tersendiri sebagai korban. Tapi yang diadili dalam kaitan perkara disebutkan tadi ini yang PK nya ditolak itu," ujar dia.

Sebelumnya, MA menolak gugatan PK yang diajukan Baiq Nuril Maknun. Putusan ini memperkuat vonis di tingkat kasasi yang menghukum Baiq Nuril enam bulan penjara dan denda Rp500 juta.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan Baiq Nuril terbukti mentrasmisikan konten asusila seperti yang diatur dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

[Gambas:Video CNN] (ani/arh)