"Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa Hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Temenggung. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka hakim tersebut harus dijatuhi hukuman," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/7).
Kurnia menilai, langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menggiring praktik rasuah ini ke ranah pidana sudah tepat. Pasalnya, hal tersebut juga sudah diperkuat dengan adanya tiga putusan pengadilan sebelumnya, yakni praperadilan, pengadilan tingkat pertama, dan tingkat banding di pengadilan tinggi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi, tidak ada landasan hukum apapun yang membenarkan bahwa perkara ini berada dalam hukum perdata ataupun administrasi," kata dia.
Sebelumnya, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus Bank Likuiditas Bantuan Indonesia (BLBI). Mantan Kepala BPPN itu pun bebas dari segala jeratan hukum.
"Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung tersebut. Membatalkan putusan Putusan pengadilan tipikor," ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah di Kantornya, Jakarta, Selasa (9/7).
Dalam amar putusan ini, terdapat dissenting opinion atau perbedaan pendapat antarhakim. Salman Luthan sepakat dengan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
Namun Syamsul Rakan memandang tindakan Syafruddiin merupakan perbuatan hukum perdata. Sementara Mohamad Askin menilai perbuatan Syafruddiin masuk ranah hukum administrasi.
"Menyatakan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya. Akan tetapi, perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," kata Abdullah.
"Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan," sambungnya.
Sebagai informasi, pada tingkat pertama, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhi vonis 13 tahun penjara dan denda sebesar Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan.
Hukuman Syafurddin diperberat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan.
[Gambas:Video CNN] (ryn/osc)