Amnesty Minta Polri Transparan soal Sanksi Disiplin 10 Brimob

Jakarta, CNN Indonesia -- Amnesty International Indonesia meminta Polri transparan terkait mekanisme sanksi disiplin yang diberikan kepada 10 Anggota Brigade Mobil (Brimob). Diketahui 10 anggota Brimob itu memukuli seorang pria di Kampung Bali, Jakarta Pusat, saat kerusuhan 21-22 Mei.

"Kalau bisa wartawan juga mengejar kepada pihak kepolisian tentang transparansi mekanisme disiplin itu terhadap yang katanya 10 anggota Brimob NTT (Nusa Tenggara Timur) sudah dikenai mekanisme disiplin. Kita pengen tahu proses mereka itu seperti apa. Apakah betul 10 orang itu adalah yang bertanggung jawab karena prosesnya tertutup," kata Manajer Riset Amnesty International Papang Hidayat, di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (10/7).

Lihat juga: Ombudsman Akan Panggil Polri soal Kerusuhan 21-22 Mei

Papang meminta Polri tidak terburu-buru menjatuhkan hukuman kepada 10 brimob itu karena desakan dari publik. Apalagi, ketika hukuman disamaratakan tanpa melihat besar kesalahan yang dilakukan masing-masing anggota brimob.

"Jangan sampai karena tekanan publik media keras. Jadi sudah cepat hukum dulu secara internal. Itu kan juga kasihan buat mereka yang dikenai sanksi internal, apakah mereka betul bersalah atau tidak dan seberapa besar kesalahannya semua dipukul rata 21 hari kurungan," ucapnya.

Mekanisme yang tertutup tersebut, ujar Papang, menjadi kritik dari Amnesty Internasional terhadap kinerja polri. Atas dasar itu, Papang meminta pemerintah bertindak dan melakukan perbaikan atas akuntabilitas kepolisian tersebut.

"Ini sebetulnya kritik kita kepada kepolisian tapi juga kepada pengambil kebijakan kalau perlu pemerintah dan pihak parlemen itu mengubah akuntabilitas kepolisian harusnya. Apakah rekomendasi yang dibuat oleh Komnas HAM dan Ombudsman itu harus otomatis di implementasikan kepolisian atau tidak. Itu menurut saya sudah sudah genting sekarang," katanya.

Lihat juga: Komnas HAM Buka Hasil Investigasi Rusuh 22 Mei Akhir Juli

Sebelumnya, Polri menyatakan sudah memberi sanksi disiplin ke 10 anggota polisi yang diduga melakukan pengeroyokan di Kampung Bali, Jakarta pada 22 Mei.

"Ada 10 anggota yang sudah diproses dan menjalani pemeriksaan, sudah menjalani sidang disiplin," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo, di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (5/7).

Dedi mengatakan 10 anggota polisi tersebut juga sudah menjalani sidang disiplin. Mereka, kata Dedi, bakal menjalani penahanan di ruang khusus akibat perbuatannya.

"Dari sidang disiplin itu akan menjalani penahanan di ruang khusus selama 21 hari," kata Dedi.

Lihat juga: Amnesty Siapkan Bukti Video Penganiayaan di Aksi 22 Mei

(sah/kid)