DKI Tanggung Biaya Makan Pengungsi UNHCR Selama Sepekan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menanggung biaya makanan pengungsi yang tinggal di trotoar di depan kantor Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), di Jl Kebon Sirih, Jakarta, selama sepekan.

"Mungkin nanti kita melalui Dinas Sosial, kurang lebih selama satu minggu menjadi tanggungan kita. Selebihnya kita berharap UNHCR meneruskan hal itu sampai persoalan itu tuntas," kata Pelaksana Harian (Plh) Gubernur DKI Jakarta Saefullah, di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (11/7).

Lihat juga: Pemerintah Bantah Biarkan Pengungsi Asing Terlantar

Namun, dia belum bisa memastikan mulai kapan pihaknya menanggung pangan para pengungsi. DKI Masih melakukan pendataan dan pencarian tempat yang layak bagi pengungsi.


Sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan para pengungsi bakal dipindahkan ke Jakarta Islamic Center, Jakarta Utara. Namun, belakangan Saefullah menegaskan para pengungsi akan dipindahkan ke arah Jakarta Barat.

"Sepertinya akan dipindahkan ke Kalideres, Jakarta Barat. Di sana ada aset kita. Kita akan bangun tenda buat mereka ke sana," ujar Saefullah.

Lihat juga: UNHCR Akui Dana Terbatas untuk Tangani Pengungsi di Indonesia

Saefullah mengatakan pemindahan dan penanganan para pengungsi dari luar negeri oleh Pemerintah Daerah dimungkinkan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

"Memang ada Perpres 126 di situ, pemda bisa saja membantu UNHCR atas nama kemanusiaan. Seperti itu," beber Saefullah.

Ia pun meminta Wali Kota Jakarta Barat agar segera mengecek fasilitas dan ketersediaan air bagi pengungsi. Ia juga meminta Wali Kota Jakarta Pusat untuk nenjaga trotoar Kebon Sirih agar para pengungsi tidak balik lagi ke trotoar.

Lihat juga: UNHCR dan Manusia-manusia Korban Perang di Kebon Sirih

Ditegaskan Saefullah anggaran untuk membantu para pengungsi akan diambil dari pagu anggaran Dinas Sosial. Namun Saefullah tak menjelaskan secara rinci besaran anggaran yang dikeluarkan.

"Di Dinsos itu sudah ada pagu, kalau buat kedaruratan itu emmang sudah ada. Jadi enggak repot repot lagi, ada kebakaran, kebanjiran, musibah lain, darurat seperti ini itu bisa dipakai," tutup dia.

(CTR/arh)