Mendagri Urai Konflik Lahan Kemenkumham di Tangerang

CNN Indonesia | Kamis, 18/07/2019 11:48 WIB
Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang pihak Kemenkumham dan Pemkot Tangerang untuk mengurai koordinasi dan peruntukan lahan yang menjadi sengketa. Mendagri Tjahjo Kumolo mengundang pihak Kemenkumham dan Pemkot Tangerang untuk mengurai koordinasi dan peruntukan lahan yang menjadi sengketa. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Mendagri Tjahjo Kumolo memanggil Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengurai perseteruan soal konflik lahan.

Tjahjo mengatakan siang ini pihaknya memanggil pihak-pihak terkait untuk diminta keterangannya. Pasalnya, dia menyebut hampir setiap kementerian memiliki lahan di daerah-daerah.

"Siang ini kita undang tim, sekjen, biro hukum untuk minta penjelasan. Ini kan berawal dari RUU RT-RW. Saya kira hampir setiap kementerian pasti punya lahan di semua kota," ujarnya di PTIK, Jaksel, Kamis (18/7).

Meski kementerian punya aset di setiap kota atau daerah, Tjahjo menekankan bahwa peruntukkannya tetap harus diperhatikan. Dalam hal ini koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi sebuah keharusan.


"Tinggal bagaimana peruntukannya, bagaimana koordinasinya, bagaimana mencari aset-aset, yaitu aset pusat atau daerah. Kalau sampai Kemenkumham punya aset di semua daerah dan ingin memanfaatkan aset itu, kan wajar saja," tuturnya.

Terlepas dari sengketa lahan tersebut, Tjahjo menyayangkan tindakan pemutusan listrik dan air secara sepihak oleh Pemkot Tangerang karena telah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

Untuk meminimalisasi peristiwa serupa, Tjahjo menekankan pentingnya peran gubernur agar berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah.

"Kita beri penekanan kepada peran gubernur untuk lebih bisa optimal dan berkoordinasi dengan seluruh kepala daerah. Ini bukan cocok dan tidak, masalah aturan, masalah sistem, mekanisme," ucapnya.

Kemenkumham sebelumnya melaporkan Wali Kota Arief ke Polres Kota Tangerang terkait konflik lahan dan penghentian layanan di sejumlah fasilitas milik Kemenkumham di Tangerang.

Dia mengancam menghentikan layanan perbaikan drainase, penerangan jalan, dan pengangkutan sampah usai Menteri Yasonna menyindir pihaknya menghambat perizinan pembangunan.

Pemkot Tangerang kemudian balik melaporkan Kemenkumham ke kepolisian. Kabag Humas Pemerintah Kota Tangerang Ahmad Ricky Fauzan mengatakan laporan tersebut telah dibuat pada Selasa (16/7) dan berkaitan dengan pembangunan Politeknik Kemenkumham yang dianggap menyalahi aturan tata ruang.

Ricky juga tak menampik bahwa laporan itu dibuat sebagai respons atas laporan Kemenkumham terhadap Walkot Arief.
(gst/gil)