WN Jerman Ditipu Rp780 Juta dengan Modus Sertifikat Halal MUI

CNN Indonesia | Kamis, 18/07/2019 21:14 WIB
WN Jerman Ditipu Rp780 Juta dengan Modus Sertifikat Halal MUI Logo halal MUI. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian melakukan penyelidikan terkait dugaan pemerasan dan pungutan liar atau pungli perpanjangan akreditasi sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dugaan pemerasan dan pungutan liar itu menyasar pada lembaga sertifikasi halal asal Jerman, Halal Control GmbH milik warga negara Jerman, Mahmoud Tatari. Menurutnya, pemerasan itu dilakukan oleh Mahmoud Abo Annaser, seorang warga berkebangsaan Selandia Baru yang menjadi pihak ketiga dalam kasus itu.
Kuasa hukum Tatari, Ahmad Ramzy, menduga pemerasan itu diatur oleh Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) Lukmanul Hakim.

"Modusnya adalah pungli. Ketika akreditasi tersebut habis masa waktunya, sudah dilakukan pemenuhan syarat-syarat, korespondensi dengan pihak MUI sudah dilakukan. Tetapi tidak ada tindak lanjut, tahu-tahu ada pihak ketiga (Annaser) yang menelepon klien kami untuk memintakan uang terkait perpanjangan akreditasi sertifikasi tersebut," ujar Ramzy di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (18/7).


Ramzy menjelaskan peristiwa pemerasan bermula saat kliennya itu diminta uang sebesar 50 ribu Euro atau sekitar Rp780 juta. Namun, Tatari enggan membayarkannya dan meminta untuk bertemu dengan LPPOM MUI.

Logo Bareskrim Polri.Logo Bareskrim Polri. (Safir Makki)
Pertemuan itu pun dilakukan di Bogor pada tahun 2016. Usai bertemu, Tatari pun membayarkan uang yang diminta tersebut.

Tatari pun mengkonfirmasi ke MUI perihal bayaran yang telah dilakukannya. Namun, MUI menyatakan Abo bukanlah konsultan MUI di New Zealand.

Karena merasa ditipu, laporan pun dibuat di Polres Bogor pada November 2017 mengingat lokasi pertemuan yang dilakukan di Kota Hujan tersebut. Namun, Ramzy mengatakan tidak ada progres signifikan dari Polres Bogor.
"Tapi tidak ada kemajuan sama sekali terlihat seperti dilindungi oknum New Zealand dan MUI ini. Karena kita membongkar sesuatu yang besar terkait MUI," tuturnya.

Ramzy mengatakan pihaknya pun meminta ke Bareskrim Mabes Polri untuk menindaklanjuti perkara itu. Hari ini pun gelar perkara dilakukan.

Sementara itu, kuasa hukum MUI Iksan Abdullah membantah aliran dana masuk ke pihak MUI. Menurutnya, kejadian ini murni tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara asing karena perpanjangan sertifikasi halal tidak dipungut biaya.
Ketua MUI sekaligus wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin.Ketua MUI sekaligus wakil presiden terpilih Ma'ruf Amin. (CNN Indonesia/Aini Putri)
"MUI tak ada keterlibatan dan menerima sepeser pun. Ini murni perbuatan warga negara asing yaitu Mahmoud Abo Annaser," ujarnya di Bareskrim.

Sementara itu, Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra mengatakan pihaknya belum tahu soal hal tersebut. Namun jika benar terjadi maka akan dilakukan penyelidikan.

"Wilayah area Bareskrim itu bisa melakukan penyelidikan ke seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

[Gambas:Video CNN] (gst/arh)