Nasional Hukum & Kriminal

Terjerat Suap Meikarta, Sekda Jabar Berharta Rp3,9 M

CNN Indonesia
Rabu, 31 Jul 2019 05:50 WIB
Terjerat Suap Meikarta, Sekda Jabar Berharta Rp3,9 M
Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa. (CNN Indonesia/Huyogo Simbolon)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus suap terkait dengan substansi rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Ia diduga menerima duit sejumlah Rp900 juta dari pihak PT Lippo Cikarang melalui Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi saat itu, Neneng Rahmi Nurlaili.

Iwa tercatat memiliki kekayaan hingga miliaran rupiah. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Negara (LHKPN) tahun 2018, kekayaannya mencapai Rp3.305.686.984. Jumlah tersebut melonjak dari tahun sebelumnya yang sejumlah Rp2.807.581.329.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kekayaan Iwa didominasi oleh Tanah dan Bangunan yang berjumlah hingga 50 bidang pada 2018 atau senilai Rp3.948.525.500.  Jumlah itu saja masih lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya yang berjumlah 51 bidang tanah dan bangunan atau senilai dengan Rp4.136.025.500.

Lihat juga:
Iwa Karniwa, Gagal Maju Pilgub Hingga Terjerat Suap Meikarta
Iwa juga tidak tercatat memiliki alat transportasi atas nama dirinya. Namun ia memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp61 juta di 2017 dan 2018.

Ia pun memiliki kas atau setara kas senilai Rp140.564.092 di 2018 atau turun dari tahun sebelumnya, sejumlah Rp556.863.141. Iwa juga tercatat memiliki Rp300 juta yang masuk dalam kategori harta lainnya.

Terakhir, ia tercatat memiliki hutang Rp1.144.402.608 di 2018. Jumlah itu turun dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp1.946.307.312.

Atas Perbuatan Iwa yang meminta duit Rp900 juta untuk mengurus Rancangan Perda RDTR Pemkab Bekasi tahun 2017 ia dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]
Atas penetapan tersebut, Iwa mengatakan menghormati proses hukum di KPK.

"Saya menghormati penetapan ini sebagai proses saya memperoleh keadilan dan kebenaran di mata hukum," ujar Iwa melalui keterangan yang disampaikan sekretaris pribadinya, Selasa (30/7).

Iwa berjanji bakal menaati dan mengikuti serta bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan. Itu akan ditempuh sebagai bentuk tanggung jawab untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Iwa menyerahkan seluruh proses hukum pada KPK.

Lihat juga:
KPK Pelajari Peluang Jerat Korporasi terkait Kasus Meikarta
(sah/agt)