Kampung Kumuh Ibu Kota dan Jurus 'Naik Kelas' Era Anies
CNN Indonesia
Kamis, 22 Agu 2019 08:33 WIB
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Angga Putra Fidrian mengakui penataan kampung kumuh bukan perkara mudah. Setidaknya, era kepemimpinan Anies Baswedan membutuhkan waktu berbulan-bulan melakukan pendekatan kepada warga.
Kendala paling utama, kata dia, faktor psikis para warga. Ia bercerita tak sedikit warga yang langsung 'ngacir' saat tim dari pemerintah datang. Angga menyebut banyak dari warga yang tak percaya akan ditata. Mereka masih menganggap pola penataan berarti penggusuran.
"Trauma masa lalu. Pasti kalau kita datang 'Ngapain nih mas? Kita digusur ya?'," kata Angga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).
"Contoh Karet Tengsin di sebelah Sudirman Park, begitu datang yang di kepala mereka 'kita mau digusur'. Padahal kita pengin tahu kondisi mereka. Trauma psikologis cukup terasa sampai sekarang. Ya macam-macamlah tuduhannya," jelas dia.
Angga menjamin di era Anies tidak akan ada penggusuran besar-besaran seperti era pemerintah sebelumnya. Kata Angga, cukup penggusuran besar terakhir dirasakan warga Kalijodo dan Bukit Duri.
"Enggak terulang lagi," beber dia.
Kendati demikian, Angga tak menampik bakal ada pemindahan warga 'kecil-kecilan'. Namun ia pastikan pemindahan itu hanya di titik tertentu. "Tentu ada yang geser-geser sedikit kaya di KBB (Kanal Banjir Barat) kita geser, yang sudah lama," tegas dia.
Pemerintah, kata dia, mengambil tindakan dengan pendekatan kepada komunitas dan para akademisi. LSM dan akademisi nanti bisa menerjemahkan program pemerintah dengan bahasa yang dimengerti masyarakat.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diketahui bekerja sama dengan DKI ialah Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Rujak Center for Urban Studies. Dua komunitas itu, kata dia, sama sekali tidak dibiayai Pemprov. Mereka secara sukarela datang ke kampung untuk mendampingi warga dalam berkomunikasi dengan pemerintah.
Sengketa lahan
Angga juga mengakui persoalan lain dalam penataan kampung kumuh adalah kepemilikan tanah. Sejumlah tanah yang hendak ditata, sambungnya, jadi sengketa antara swasta, pemerintah, dan perseorangan. Ada juga tanah yang tak bertuan.
"Contoh yang belum jelas ialah tanah yang diisi dengan sepadan sungai seperti di Bukit Duri yang belum dipastikan itu punya siapa," kata Angga.
Pemprov, kata dia, tidak bisa bergerak jika status kepemilikan tersebut tak kunjung rampung. Maka dari itu, DKI membuat suatu Tim Gugus Reforma Agraria untuk mempercepat status tanah yang diketuai langsung oleh Anies.
"Jadi konteks reforma agraria Pemprov dia bisa didaftarkan di PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," tutur Angga.
Ada ratusan sengketa tanah di Jakarta yang bersinggungan dengan penataan kawasan kumuh Ibu Kota. Beberapa di antaranya ialah Tanah Merah, Jakarta Utara yang masih sengketa dengan PT Pertamina dan kawasan Rawa Barat dan Rawa Timur yang bersengketa dengan Kementerian Keuangan.
(ain/ctr/ain)
Kendala paling utama, kata dia, faktor psikis para warga. Ia bercerita tak sedikit warga yang langsung 'ngacir' saat tim dari pemerintah datang. Angga menyebut banyak dari warga yang tak percaya akan ditata. Mereka masih menganggap pola penataan berarti penggusuran.
"Trauma masa lalu. Pasti kalau kita datang 'Ngapain nih mas? Kita digusur ya?'," kata Angga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Peta kawasan kumuh DKI Jakarta. (Dok. Istimewa) |
Angga menjamin di era Anies tidak akan ada penggusuran besar-besaran seperti era pemerintah sebelumnya. Kata Angga, cukup penggusuran besar terakhir dirasakan warga Kalijodo dan Bukit Duri.
Kendati demikian, Angga tak menampik bakal ada pemindahan warga 'kecil-kecilan'. Namun ia pastikan pemindahan itu hanya di titik tertentu. "Tentu ada yang geser-geser sedikit kaya di KBB (Kanal Banjir Barat) kita geser, yang sudah lama," tegas dia.
Pemerintah, kata dia, mengambil tindakan dengan pendekatan kepada komunitas dan para akademisi. LSM dan akademisi nanti bisa menerjemahkan program pemerintah dengan bahasa yang dimengerti masyarakat.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diketahui bekerja sama dengan DKI ialah Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Rujak Center for Urban Studies. Dua komunitas itu, kata dia, sama sekali tidak dibiayai Pemprov. Mereka secara sukarela datang ke kampung untuk mendampingi warga dalam berkomunikasi dengan pemerintah.
Sengketa lahan
Angga juga mengakui persoalan lain dalam penataan kampung kumuh adalah kepemilikan tanah. Sejumlah tanah yang hendak ditata, sambungnya, jadi sengketa antara swasta, pemerintah, dan perseorangan. Ada juga tanah yang tak bertuan.
"Contoh yang belum jelas ialah tanah yang diisi dengan sepadan sungai seperti di Bukit Duri yang belum dipastikan itu punya siapa," kata Angga.
"Jadi konteks reforma agraria Pemprov dia bisa didaftarkan di PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," tutur Angga.
Ada ratusan sengketa tanah di Jakarta yang bersinggungan dengan penataan kawasan kumuh Ibu Kota. Beberapa di antaranya ialah Tanah Merah, Jakarta Utara yang masih sengketa dengan PT Pertamina dan kawasan Rawa Barat dan Rawa Timur yang bersengketa dengan Kementerian Keuangan.
(ain/ctr/ain)
Permukiman kumuh didata berdasarkan evaluasi RW Kumuh BPS 2013 (223 RW), RW kumuh rekomendasi program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) milik pemerintah pusat (21 RW), dan usulan RW kumuh yang muncul dari persepsi kelurahan (277 RW).
Dari hasil pendataan dinyatakan 445 RW kumuh dalam berbagai tingkatan. Kantong kawasan kumuh tersebar di empat penjuru mata angin: timur ke barat, utara ke selatan. Mulai dari Kampung Pulo-Melayu, Palmerah-Tambora, Cilincing-Penjaringan, hingga Tebet.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tampil dengan pendekatan berbeda dengan pendahulunya, Basuki Tjahaja Purnama dalam menyikapi permukiman beraroma kekumuhan. Anies berkali-kali dalam sejumlah wawancara, memamerkan konsep Community Action Plan (CAP) sebagai solusi masalah kekumuhan.
Lihat juga:Buku Harian dari Kampung Kumuh |
Pendekatan ini memungkinkan keikutsertaan masyarakat dalam program pembenahan kampung kumuh. Aksi Anies seolah menghapus trauma penggusuran era Ahok di Bukit Duri, Kalijodo, Pasar Ikan, hingga Kampung Pulo.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta Kelik Indriyanto mengaku sudah mendapat instruksi dari Anies Baswedan agar sebuah kawasan itu tak lagi punya predikat kumuh. Pembenahan dilakukan secara bertahap.
"Kami sudah terima arahan. 200 RW terlebih dahulu dalam lima tahun ini," jelas Kelik kepada CNNIndonesia.com, Selasa (30/7).
Anies Baswedan mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta nomor 878 tahun 2018 tentang Gugus Tugas Pelaksanaan Penataan Kampung dan Masyarakat. Kedua, Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta nomor 90 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Permukiman dalam Rangka Penataan Kawasan Permukiman Terpadu.
 Kampung Ampiun Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. (CNN Indonesia/Andry Novelino) |
Pendekatan pemerintah
Kelik menjelaskan ada empat tahapan membenahi kawasan kumuh. Pertama, para wali kota mengidentifikasi daerahnya masing-masing yang dijadikan prioritas ditata kembali. Kedua, DKI menerapkan pendekatan Community Action Plan (CAP). Dari situ muncul kebutuhan warga berdasarkan tipologi masing-masing kampung.
"Kami anggap masyarakat setempat lebih tahu akan kebutuhan mereka untuk membuat lingkungan menjadi asri," jelas Kelik.
Dalam CAP akan digodok dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah dan komunitas. Setelah CAP masak, DKI akan mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP).
Lihat juga:Menanti Sentuhan Anies di Kampung Akuarium |
"Tahapan terakhir adanya pengendalian dan evaluasi yang dilakukan minimal 3 bulan sekali," terang dia.
Kelik mengatakan, Pemprov DKI sudah menganggarkan dana sebesar Rp24 miliar untuk sistem CAP di 2019 dan Rp9,96 miliar di 2018. Anggaran serupa akan diterapkan di seluruh kawasan kumuh Jakarta.
"Pemprov DKI juga akan kembali membangun 10 rusunawa di Jakarta Timur dan Jakarta Utara," ujarnya.
Rusunawa, ujar Kelik, disiapkan jika sewaktu-waktu wali kota butuh tempat warga sementara dalam kepentingan penataan kawasan. "Kita siapkan unit mana yang terdekat sesuai arahan pak Gubernur," jelas dia.
Adapun anggaran rusun untuk 10 lokasi di tahun 2019 sebesar Rp897 miliar. Dengan dana ini, kata dia, DKI bisa membangun sekitar 5.832 unit rusun dengan sistem multiyears. Pemprov DKI menyatakan eksekusi pembangunan rusun masih dalam tahap lelang.
21 Kampung prioritas akan dikerjakan DKI terlebih dahulu. Mereka ialah kampung Lodan, Tongkol, Krapu, Muka, Walang dan Akuarium. Kemudian kampung Marlina, Elektro, Gedong Pompa, Blok Empang dan Kerang Ijo. Selanjutnya Kampung Baru Tembok Bolong, Tanah Merah, Prumpung, Rawa Barat, Rawa Timur dan Guji Baru. Terakhir Kunir, Kali Apuran, Sekretaris dan Baru.
Bersambung ke halaman selanjutnya: Melawan Trauma Penggusuran
Melawan Trauma Penggusuran
Suasana kampung kumuh RW 17, Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. (CNN Indonesia/Dhio Faiz)
Kendala paling utama, kata dia, faktor psikis para warga. Ia bercerita tak sedikit warga yang langsung 'ngacir' saat tim dari pemerintah datang. Angga menyebut banyak dari warga yang tak percaya akan ditata. Mereka masih menganggap pola penataan berarti penggusuran.
"Trauma masa lalu. Pasti kalau kita datang 'Ngapain nih mas? Kita digusur ya?'," kata Angga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).
| Peta kawasan kumuh DKI Jakarta. (Dok. Istimewa) |
Angga menjamin di era Anies tidak akan ada penggusuran besar-besaran seperti era pemerintah sebelumnya. Kata Angga, cukup penggusuran besar terakhir dirasakan warga Kalijodo dan Bukit Duri.
"Enggak terulang lagi," beber dia.
Kendati demikian, Angga tak menampik bakal ada pemindahan warga 'kecil-kecilan'. Namun ia pastikan pemindahan itu hanya di titik tertentu. "Tentu ada yang geser-geser sedikit kaya di KBB (Kanal Banjir Barat) kita geser, yang sudah lama," tegas dia.
Pemerintah, kata dia, mengambil tindakan dengan pendekatan kepada komunitas dan para akademisi. LSM dan akademisi nanti bisa menerjemahkan program pemerintah dengan bahasa yang dimengerti masyarakat.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diketahui bekerja sama dengan DKI ialah Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Rujak Center for Urban Studies. Dua komunitas itu, kata dia, sama sekali tidak dibiayai Pemprov. Mereka secara sukarela datang ke kampung untuk mendampingi warga dalam berkomunikasi dengan pemerintah.
Sengketa lahan
Angga juga mengakui persoalan lain dalam penataan kampung kumuh adalah kepemilikan tanah. Sejumlah tanah yang hendak ditata, sambungnya, jadi sengketa antara swasta, pemerintah, dan perseorangan. Ada juga tanah yang tak bertuan.
"Contoh yang belum jelas ialah tanah yang diisi dengan sepadan sungai seperti di Bukit Duri yang belum dipastikan itu punya siapa," kata Angga.
"Jadi konteks reforma agraria Pemprov dia bisa didaftarkan di PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," tutur Angga.
Ada ratusan sengketa tanah di Jakarta yang bersinggungan dengan penataan kawasan kumuh Ibu Kota. Beberapa di antaranya ialah Tanah Merah, Jakarta Utara yang masih sengketa dengan PT Pertamina dan kawasan Rawa Barat dan Rawa Timur yang bersengketa dengan Kementerian Keuangan.
[Gambas:Video CNN]
