Kampung Kumuh Ibu Kota dan Jurus 'Naik Kelas' Era Anies
CNN Indonesia
Kamis, 22 Agu 2019 08:33 WIB
Anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP), Angga Putra Fidrian mengakui penataan kampung kumuh bukan perkara mudah. Setidaknya, era kepemimpinan Anies Baswedan membutuhkan waktu berbulan-bulan melakukan pendekatan kepada warga.
Kendala paling utama, kata dia, faktor psikis para warga. Ia bercerita tak sedikit warga yang langsung 'ngacir' saat tim dari pemerintah datang. Angga menyebut banyak dari warga yang tak percaya akan ditata. Mereka masih menganggap pola penataan berarti penggusuran.
"Trauma masa lalu. Pasti kalau kita datang 'Ngapain nih mas? Kita digusur ya?'," kata Angga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).
"Contoh Karet Tengsin di sebelah Sudirman Park, begitu datang yang di kepala mereka 'kita mau digusur'. Padahal kita pengin tahu kondisi mereka. Trauma psikologis cukup terasa sampai sekarang. Ya macam-macamlah tuduhannya," jelas dia.
Angga menjamin di era Anies tidak akan ada penggusuran besar-besaran seperti era pemerintah sebelumnya. Kata Angga, cukup penggusuran besar terakhir dirasakan warga Kalijodo dan Bukit Duri.
"Enggak terulang lagi," beber dia.
Kendati demikian, Angga tak menampik bakal ada pemindahan warga 'kecil-kecilan'. Namun ia pastikan pemindahan itu hanya di titik tertentu. "Tentu ada yang geser-geser sedikit kaya di KBB (Kanal Banjir Barat) kita geser, yang sudah lama," tegas dia.
Pemerintah, kata dia, mengambil tindakan dengan pendekatan kepada komunitas dan para akademisi. LSM dan akademisi nanti bisa menerjemahkan program pemerintah dengan bahasa yang dimengerti masyarakat.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diketahui bekerja sama dengan DKI ialah Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Rujak Center for Urban Studies. Dua komunitas itu, kata dia, sama sekali tidak dibiayai Pemprov. Mereka secara sukarela datang ke kampung untuk mendampingi warga dalam berkomunikasi dengan pemerintah.
Sengketa lahan
Angga juga mengakui persoalan lain dalam penataan kampung kumuh adalah kepemilikan tanah. Sejumlah tanah yang hendak ditata, sambungnya, jadi sengketa antara swasta, pemerintah, dan perseorangan. Ada juga tanah yang tak bertuan.
"Contoh yang belum jelas ialah tanah yang diisi dengan sepadan sungai seperti di Bukit Duri yang belum dipastikan itu punya siapa," kata Angga.
Pemprov, kata dia, tidak bisa bergerak jika status kepemilikan tersebut tak kunjung rampung. Maka dari itu, DKI membuat suatu Tim Gugus Reforma Agraria untuk mempercepat status tanah yang diketuai langsung oleh Anies.
"Jadi konteks reforma agraria Pemprov dia bisa didaftarkan di PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," tutur Angga.
Ada ratusan sengketa tanah di Jakarta yang bersinggungan dengan penataan kawasan kumuh Ibu Kota. Beberapa di antaranya ialah Tanah Merah, Jakarta Utara yang masih sengketa dengan PT Pertamina dan kawasan Rawa Barat dan Rawa Timur yang bersengketa dengan Kementerian Keuangan.
(ain/ctr/ain)
Kendala paling utama, kata dia, faktor psikis para warga. Ia bercerita tak sedikit warga yang langsung 'ngacir' saat tim dari pemerintah datang. Angga menyebut banyak dari warga yang tak percaya akan ditata. Mereka masih menganggap pola penataan berarti penggusuran.
"Trauma masa lalu. Pasti kalau kita datang 'Ngapain nih mas? Kita digusur ya?'," kata Angga kepada CNNIndonesia.com, Rabu (31/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Peta kawasan kumuh DKI Jakarta. (Dok. Istimewa) |
Angga menjamin di era Anies tidak akan ada penggusuran besar-besaran seperti era pemerintah sebelumnya. Kata Angga, cukup penggusuran besar terakhir dirasakan warga Kalijodo dan Bukit Duri.
Kendati demikian, Angga tak menampik bakal ada pemindahan warga 'kecil-kecilan'. Namun ia pastikan pemindahan itu hanya di titik tertentu. "Tentu ada yang geser-geser sedikit kaya di KBB (Kanal Banjir Barat) kita geser, yang sudah lama," tegas dia.
Pemerintah, kata dia, mengambil tindakan dengan pendekatan kepada komunitas dan para akademisi. LSM dan akademisi nanti bisa menerjemahkan program pemerintah dengan bahasa yang dimengerti masyarakat.
Beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang diketahui bekerja sama dengan DKI ialah Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) dan Rujak Center for Urban Studies. Dua komunitas itu, kata dia, sama sekali tidak dibiayai Pemprov. Mereka secara sukarela datang ke kampung untuk mendampingi warga dalam berkomunikasi dengan pemerintah.
Sengketa lahan
Angga juga mengakui persoalan lain dalam penataan kampung kumuh adalah kepemilikan tanah. Sejumlah tanah yang hendak ditata, sambungnya, jadi sengketa antara swasta, pemerintah, dan perseorangan. Ada juga tanah yang tak bertuan.
"Contoh yang belum jelas ialah tanah yang diisi dengan sepadan sungai seperti di Bukit Duri yang belum dipastikan itu punya siapa," kata Angga.
"Jadi konteks reforma agraria Pemprov dia bisa didaftarkan di PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL)," tutur Angga.
Ada ratusan sengketa tanah di Jakarta yang bersinggungan dengan penataan kawasan kumuh Ibu Kota. Beberapa di antaranya ialah Tanah Merah, Jakarta Utara yang masih sengketa dengan PT Pertamina dan kawasan Rawa Barat dan Rawa Timur yang bersengketa dengan Kementerian Keuangan.
(ain/ctr/ain)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK