JK Dorong Pembuatan Sistem Kabel Listrik Bawah Laut Sumatera

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan PT PLN (Persero) dapat membangun sistem kabel bawah laut Sumatera-Jawa untuk mengantisipasi listrik mati dalam rentang waktu yang lama. Upaya itu pernah direncanakan namun urung dilaksanakan PLN.

"Dulu sebenarnya ada rencananya, tapi dibatalkan PLN. Jadi bagaimana Sumatera-Jawa itu ada grit, tersambung kabel bawah laut. Itu harus segera direalisasi karena sudah ada dananya itu, cuma dibatalkan saja oleh PLN," ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

Cara ini dinilai JK efektif untuk mencegah mati listrik khususnya di wilayah Jakarta. Jika terjadi permasalahan pembangkit listrik di Jawa Barat, lanjutnya, ada cadangan dari Sumatera.

Akan tetapi, proyek tersebut batal dijalankan lantaran PLN menganggap kebutuhan listrik di Pulau Jawa telah terpenuhi. Sementara, menurut JK, kebutuhan listrik tiap tahun terus meningkat.

"Listrik itu suatu infrastruktur yang tidak pernah selesai. Tiap tahun mesti bikin lagi, setidaknya 6.000 (MW), 6.000, 6.000 terus menerus. Kalau tidak, penduduk bertambah, industri bertambah semua butuh listrik," katanya.

Lihat juga: PLN Bakal Laporkan Hasil Investigasi Listrik Mati ke DPR

JK lalu menyebut mati listrik pada Minggu kemarin (4/7) ibarat efek domino. Ketika ada kerusakan di salah satu transmisi atau pembangkit, dampaknya akan terjadi pula di transmisi atau pembangkit yang lain.

"Secara bebannya besar, jatuh si pembangkit, pindah beban ke pembangkit yang lain, jatuh lagi. Itu karena domino effect, ini jatuh, beban berpindah jatuh lagi, beban berpindah jatuh lagi," ucap JK.

Listrik padam di Jabodetabek dan sejumlah wilayah lain pada Minggu kemarin (4/8). Pemadaman listrik terjadi hingga berjam-jam lamanya. Bahkan, masih ada wilayah yang mengalami pemadaman bergilir hingga Senin (5/8).

PLN menjelaskan listrik mati karena ada gangguan pada sisi transmisi di Ungaran dan Pemalang 500 kV. Hal ini mengakibatkan transfer energi dari timur ke barat mengalami kegagalan.

Lihat juga: Jokowi Emoh Bahas Soal Pergantian Dirut PLN

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan menjatuhkan sanksi kepada Plt Dirut PLN Sripeni Inten Cahyani maupun jajaran direksi perusahaan. 

Kendati demikian, Istana akan tetap mengevaluasi kinerja jajaran direksi PLN dalam masa perbaikan. Diharapkan, perseroan bisa menepati janjinya memulihkan kerusakan sistem kelistrikan.

"Presiden sudah memberikan langsung instruksi kepada yang terkait. Jadi tidak dibahas lagi. (Soal sanksi) yang paling utama segera ada perbaikan situasi," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8)
[Gambas:Video CNN] (bmw/psp/sur)