Suap DPRD, Eks Sekda Kota Malang Divonis 3 Tahun Penjara

Surabaya, CNN Indonesia -- Eks Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Cipto Wiyono divonis bersalah telah melakukan penyuapan terhadap sejumlah anggota DPRD Kota Malang. Ia pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara.

Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris menilai bahwa Cipto Wiyono secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana dalam dakwaan.

Lihat juga: Penyidikan Selesai, Eks Sekda Kota Malang Segera Diadili

Cipto dianggap telah memenuhi tindak pidana sebagaimana dalam pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan dikurangi selama menjalani masa tahanan," ujar Hakim Hisbullah, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa (13/8).

Hakim juga mewajibkan Cipto mengganti uang kerugian negara sebesar Rp550 juta. Dalam hal ini terpidana diketahui baru membayar Rp350 juta. Jika tidak dibayar, maka hartanya akan disita, dan bila tidak mencukupi maka diganti dengan pidana 4 bulan penjara.

Lihat juga: KPK Eksekusi 10 Eks Anggota DPRD Malang Kasus Suap APBD-P

"Terdakwa juga dicabut hak politiknya selama 2 tahun penjara," tambahnya.

Menanggapi hal itu, terpidana pun menyatakan langsung menerima vonis tersebut. Ia mengakui apa yang dilakukannya itu adalah hal yang salah, meski ia menyebut bahwa dirinya adalah bawahan yang harus menuruti perintah dari atasannya.

"Saya terima, karena memang apa yang saya lakukan itu salah. Meski, itu hanya menuruti perintah dari Wali Kota," katanya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Arif Suharmanto pun mengatakan bahwa pihaknya menerima putusan hakim tersebut. Pasalnya, vonis yang dijatuhkan oleh hakim tak jauh berbeda dengan tuntutan.

Lihat juga: Skandal Suap APBD, KPK Panggil Wakil Wali Kota Malang

"Kami juga terima karena vonisnya sama dengan tuntutan yakni 3 tahun penjara. Yang berbeda hanya subsidernya saja. Kami menuntut 6 bulan kurungan hakim menjatuhkan 2 bulan kurungan. Sedangkan pencabutan hak politik, kita tuntut 4 tahun divonis 2 tahun," kata dia.

Sebelumnya, dalam tuntutan jaksa, Cipto dianggap melakukan tindak pidana penyuapan bersama dengan mantan Wali Kota Malang Moch. Anton dan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan Pemkot Malang, Edy Sulistiyono, terkait dengan pembahasan APBD-P Kota Malang tahun 2015.

Jaksa pun menuntutnya 3 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain hukuman pidana terdakwa Cipto juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp550 juta serta pencabutan politik selama 4 tahun.

[Gambas:Video CNN] (frd/arh)