Hasto PDIP: Kembalinya Haluan Negara Penting Bagi Indonesia

PDI Perjuangan, CNN Indonesia | Selasa, 13/08/2019 19:38 WIB
Hasto PDIP: Kembalinya Haluan Negara Penting Bagi Indonesia Sekjen PDIP Perjuangan Hasto Kristiyanto. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mendukung kembalinya haluan negara sebagai panduan pemerintah, baik di tataran eksekutif maupun legislatif, dalam pembangunan.

Hasto menyatakan haluan negara diperlukan khususnya bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.

"Indonesia adalah negara besar, suatu rangkaian pulau-pulau, yang harus dilihat sebagai satu kesatuan konsepsi pembangunan nasional," katanya di Jakarta.


Hasto mengatakan haluan negara bisa memuat hal yang pokok, berupa prinsip-prinsip panduan, misalnya terkait politik pangan, energi, penguasaan teknologi, politik keuangan, politik pertahanan atau kepemimpinan Indonesia di dunia internasional.

"Yang tidak kalah pentingnya adalah arah haluan politik pembangunan dalam perspektif 25 tahun, 50 tahun, bahkan 100 tahun ke depan secara terintegrasi," ujar Hasto.

Hasto mengatakan haluan negara berbeda dari Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Salah satunya adalah karena UU No.25 tersebut lebih berpusat kepada lembaga eksekutif karena menganggap tugas mencapai tujuan negara hanya tanggung jawab Presiden.

Padahal, menurut Hasto, lembaga negara lain juga punya peran dalam mencapai tujuan tersebut.

"Misal Haluan Negara menetapkan Indonesia harus membangun kedaulatan pangan dalam jangka waktu 15 tahun. Maka politik pangan ini menjadi haluan negara, sehingga politik legislasi di DPR harus mendorong peningkatan produktivitas pangan," kata Hasto.

"Pendeknya, Haluan Negara menjadi pedoman dasar bagi seluruh lembaga negara untuk bergerak dalam arah yang sama."

Isu soal muncul kembalinya Garis Besar Haluan Negara mencuat pada Kongres V PDI Perjuangan pada akhir pekan lalu. Lewat sikap politik yang dibacakan di hari terakhir Kongres, Sabtu (10/8), PDIP juga merekomendasikan soal amandemen terbatas UU 1945.

Hasto menyatakan partainya menyadari bahwa untuk mengembalikan GBHN diperlukan dialog dengan seluruh pimpinan Parpol dan Presiden RI guna menyepakati terlebih dahulu bahwa amandemen terbatas hanya terkait dengan Haluan Negara.

"Amandemen terbatas juga tetap dalam bingkai memperkuat sistem presidensial yaitu Presiden dan Wakil Presiden tetap dipilih langsung oleh rakyat, serta Presiden dan/atau wakil memiliki masa jabatan yang pasti dan tidak dapat dijatuhkan atas dasar kepercayaan politik," kata Hasto.

Pria yang untuk kali kedua terpilih sebagai sekjen ini menyatakan PDIP berharap Haluan Negara bisa membuat rakyat Indonesia memiliki arah masa depan bangsa yang akan dijalankan oleh seluruh lembaga negara secara sinergis.

"Dijabarkan dalam overall planning, dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah," katanya.

(vws)