Sebulan Vonis Bebas SAT, KPK Pertanyakan Salinan Putusan MA

CNN Indonesia | Rabu, 14/08/2019 14:06 WIB
Sebulan Vonis Bebas SAT, KPK Pertanyakan Salinan Putusan MA Syafruddin Arsyad Temenggung. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku hingga saat belum menerima salinan putusan kasasi atas terdakwa kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) Syafruddin Arsyad Tumenggung.

Seperti diketahui, petikan putusan bebas Syafruddin sudah keluar sejak Selasa 9 Juli 2019.

"Sampai saat ini setelah lebih satu bulan, salinan putusan lengkap belum diterima," ujar Juru bicara KPK Febri Diansyah dalam pesan singkat, Rabu (14/8)


KPK menyayangkan kinerja MA yang lamban dalam memberi salinan putusan lengkap tersebut. Febri mengatakan, mestinya dari salinan putusan itu akan terlihat pertimbangan-pertimbangan hakim atas Syafruddin.
Dari salinan putusan dan pertimbangan hakim itu juga, kata Febri, KPK bisa menentukan langkah hukum lanjutan.

"KPK menyayangkan lamanya proses pengiriman putusan lengkap tersebut ke para pihak. Jika putusan dapat diakses secara cepat tentu langkah-langkah hukum berikutnya juga dapat ditentukan dengan lebih tepat," jelas Febri.

Diketahui, MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dalam kasus BLBI.

Putusan MA saat itu jadi kontroversi, sebab sebelumnya di tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Syafruddin dihukum 13 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidair 3 bulan kurungan. Bahkan di tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta hukuman diperberat menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsidair 3 bulan kurungan.
Namun hakim MA berpandangan lain.

"Menyatakan Syafruddin Arsyad Temenggung terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana," kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Gedung MA, Jakarta, Selasa (9/7).

MA meminta agar terdakwa Syafruddin dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van allerechtsvervolging). Selain itu, hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya agar dipulihkan.

Juru Bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan Nganro mengatakan putusan lengkap SAT sedang dirampungkan oleh ketua majelis hakim Salman Luthan.

"Terakhir saya cek begitu. Setelah rampung segera dikirim ke pengadilan pengaju, untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak," kata Andi saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Rabu (14/8).
[Gambas:Video CNN] (sah/ain)


BACA JUGA