Zulhas: GBHN demi Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila

CNN Indonesia | Jumat, 16/08/2019 07:41 WIB
Zulhas: GBHN demi Kembali ke Sistem Ekonomi Pancasila Ketua MPR, Zukifli Hasan menyebut penghidupan kembali GBHN agar Indonesia terhindar dari praktik ekonomi kapitalis-liberal. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Zulkifli Hasan menegaskan wacana amendemen terbatas Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait dengan penghidupan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) perlu direspons dengan baik. Zulkifli menilai keberadaan GBHN agar Indonesia tak terjebak dalam sistem negara kapitalis-liberal.

Zulkifli mengatakan GBHN berfungsi menjaga Indonesia tetap berada pada muruah sistem perekonomian yang berdasarkan Pancasila sesuai ideologi negara.

"Amendemen ini khusus untuk haluan negara. Haluan negara itu salah satunya ekonomi, dan sebagainya masuk ke situ. Filosofi ekonominya harus Pancasila," kata politikus yang akrab disapa Zulhas di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Kamis (15/8).


Zulhas mengamini pernyataan berbagai pakar yang menilai adanya inkonsistensi dalam implementasi Pancasila dalam sistem perekonomian Indonesia saat ini. Menurutnya, sudah banyak praktik bernegara yang telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
"Ada inkonsistensi, jadi Pancasila bilang begini, yang terjadi sebaliknya," kata dia.

Zulhas mengatakan amendemen terbatas UUD 1945 sudah menjadi sebuah rekomendasi kebijakan untuk dilaksanakan anggota MPR periode mendatang. Ia menyebut rekomendasi amendemen UUD 1945 akan dibahas saat masa sidang terakhir pada tanggal 27 September 2019 mendatang.

"Itulah yang akan kita ketok palu menjadi rekomendasi untuk DPR periode yang akan datang sudah ada bahannya. Ada bukunya, sehingga bisa maju sedikit dari yang lalu," kata dia.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebut Indonesia merupakan negara yang menganut sistem kapitalis yang liberal. Namun Indonesia, kata dia, malu untuk mengakuinya.

"Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," kata Surya dalam diskusi bertajuk Tantangan Bangsa Indonesia Kini dan Masa Depan di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
[Gambas:Video CNN] (rzr/ain)