Kepala Bekraf Minta Maaf soal Video Lelang Perpecahan Negeri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf meminta maaf usai mengunggah sebuah video bertema lelang upaya memecahkan NKRI yang menimbulkan polemik di media sosial.

Ia mengaku tidak mengetahui jika data yang ada di video yang diunggahnya tidak akurat. Sebab, ia mengaku hanya sekedar mengunggah ulang video yang dibuat akun @wahyukentjana.

'Saya mem-forward video kreasi Mas @wahyukentjana Mohon maaf sedalam-dalamnya apabila dirasa konten video forward saya tersebut tidak akurat,' tulis ayah dari penyanyi Sherina Munaf itu lewat akun Twitter miliknya, @Triawan, Sabtu (17/8).

Lihat juga: Kisah Remaja Kehilangan Ayah di Peristiwa Berdarah Tanjung Priok 1984

Selain minta maaf, Triawan membatah tudingan video yang diunggahnya itu dibuat dan dibiayai Bekraf. Ia menyebut Bekraf tidak terkait dengan pembuatan video tersebut.

'Perlu saya klarifikasi bahwa Video tersebut BUKAN buatan atau dibiayai oleh @BekrafID,' tulisnya.

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, video yang diunggah Triawan sudah dihapus. Selain itu, setelahnya, Triawan terpantau membalas komen sejumlah akun yang menyesalkan tindakannya membagikan video tersebut, sekaligus mengklarifikasi Bekraf tak ambil bagian dalam pembuatannya.

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Triawan diketahui mengunggah video berdurasi 1 menit karya AIDEA. Video itu berisikan rekaman suara lelang tentang 'perpecahan'. 

Berikut naskah di dalam video tersebut;

Silakan Bapak-Ibu, 
tawaran perpecahan dimulai 
di atas 1945. 
Lelang dimulai
Oke penawar pertama. 
1948 kita punya PKI. 
Ada lagi? ada lagi? 
Yak makin naik 1950 
ada Republik Maluku Selatan. 
Ada yang lebih tinggi? 
Yakk 1953 
diajukan DII/TII. 
Oke 1957 ada Permesta. 
1958, 1958, 
ada yang berani di 1958? 
Yak! 1958 oleh PRRI.
OK! PKI kembali di 1965. 
Ada lagi? Yak ada lagi?
Yak! Gerakan Aceh Merdeka berani di 1976. Ada yang lebih dari Gerakan Aceh Merdeka? 
Yak 1982. 
Organisasi Papua Merdeka menawar pemberontakan di 1982. 
Ada lagi yang bisa lebih? 
Ada lagi yang bisa lebih? 
Oke, 1984 oleh kerusuhan Tanjung Priok. 
Yak di sana 1998 Kerusuhan Mei. 
Yak menembus angka 2000!
Ada 2019 kericuhan Pemilu. 
Ada lagi? 
Ada lagi? 
Dan hingga kini masih banyak yang berharap bisa memecah negeri ini. Tapi semoga, harga kita untuk Indonesia yang satu takkan pernah bisa ditawar.

Lihat juga: Janji di Atas Ingkar Jokowi soal Pelanggaran HAM

Video itu menimbulkan polemik di media sosial karena menempatkan Kerusuhan Tanjung Priok 1984, Kerusuhan Mei 1998, dan Pemilu 2019 berada dalam urutan terkait upaya separatisme dari mulai 1948.

Salah satu yang mengunggah video tersebut selain Triawan adalah selebritas yang kini juga menjadi politikus, Kirana Larasati dan juga komposer Addie MS. Berbeda dengan Triawan, cuitan membagi video kreasi Wahyu Kentjana itu masih bisa ditemui di akun Addie MS dan Kirana per pukul 00.38 WIB, Senin (19/8).

[Gambas:Twitter]

[Gambas:Twitter]

Akibat turut membagikan video tersebut dan dinilai tanpa mempelajari kontennya, cuitan Kirana dan Addie pun diserbu netizen termasuk oleh sesama selebritas, serta aktivis.

Salah satunya Arie Kriting (@Arie_Kriting) yang menjawab di kicauan Kirana tersebut, 'Kalau mau gak malu, suruh yang bikin video ini minta maaf karena gak belajar sejarah bangsanya dengan baik. Atau setidaknya bisa belajar bahasa Indonesia dulu, supaya bisa membedakan pemberontakan, tragedi karena rezim orba, dan upaya perjuangan mengembalikan demokrasi.'

[Gambas:Twitter]

Tak hanya itu, pria yang dikenal sebagai komika itu pun berharap pembuat video menggunakan narasi yang membangun dan valid saja, karena ia merasa ngilu melihat apa yang telah dibuat tersebut.

Atau penulis Okky Madasari yang membalas di kicauan membagikan video Kirana tersebut yang menyorot soal peristiwa Tanjung Priok pada 1984 itu masuk ke dalam urutan separatis.

"OK, aku dari satu poin saja ya: Tanjung Priok. Aku riset soal ini untuk penulisan #Entrok. Dan tentu bukan seperti apa yang disampaikan dalam video ini," tulis Okky.

[Gambas:Twitter]

Lihat juga: Rekomendasi Komnas untuk Jokowi: Tuntaskan Kasus HAM Berat

(jps/kid)