Kenapa Harus Pindah Ibu Kota?
CNN Indonesia
Selasa, 27 Agu 2019 10:04 WIB
Keputusan Jokowi memindahkan ibu kota tak lepas dari kritik yang dilontarkan sejumlah aktivis lingkungan dari Jatam, WALHI, Jatam Kaltim, dan Kiara.
Mereka melihat mega proyek pemindahan Ibu Kota ini hanya menguntungkan kaum oligarki, yakni para pemilik konsensi lahan pertambangan batu bara, dan penguasa lahan berskala besar di Kalimantan Timur.
Merujuk data Jatam, terdapat 1.190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara di Kecamatan Samboja terdapat 90 izin pertambangan dan 44 izin tambang di Bukit Soeharto.
"Pemindahan ibu kota ini akan sangat menguntungkan PT Singlurus Pratama sebagai perusahaan pertambangan yang konsesinya paling besar di sekitar Samboja," kata Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional Merah Johansyah melalui keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com.
Sementara pemindahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dinilai akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena sebagian besar lahan di lokasi tersebut dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH).
Merah juga melihat pemindahan Ibu Kota harus melalui kajian komprehensif yang tak hanya berkutat pada kutak-katik anggaran. Lebih dari itu, kajian harus meliputi pertimbangan beban lingkungan dan budaya masyarakat setempat yang sangat berpotensi dirugikan jika terjadi eksodus jutaan orang masuk ke wilayah mereka.
Pertaruhan Jokowi
Langkah mengagetkan Jokowi dinilai menjadi pertaruhan bagi eks Gubernur DKI Jakarta itu. Pilihannya hanya dua, berhasil atau gagal.
Jika berhasil, Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang sukses. Sebaliknya, andai rencana pemindahan Ibu Kota menemui jalan buntu, maka Jokowi akan berstatus sebagai pemimpin gagal.
"Tinggal diuji apakah pindah ibu kota ini sukses atau tidak. Tentu ini pertaruhan bagi Jokowi yang akan selalu dikenang. Kalau sukses, tentu sebagai legacy Jokowi pemimpin sukses atau sebaliknya," tutur Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.
Sementara itu Pengamat politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi tak bisa melepaskan aspek politis di balik keputusan Jokowi ini. Bahwa Jokowi bakal mewarisi rencana pemindahan Ibu Kota ini dan presiden selanjutnya yang bakal kena 'getah'.
"Walau bagaimanapun legacy itu akan muncul," ujar Asrinaldi.
Meski begitu dia tak menafikan bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota memang sudah tak memungkinkan lagi menanggung beban.
"Daya dukung Jakarta yang yang memang sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.
(osc/gil)
Mereka melihat mega proyek pemindahan Ibu Kota ini hanya menguntungkan kaum oligarki, yakni para pemilik konsensi lahan pertambangan batu bara, dan penguasa lahan berskala besar di Kalimantan Timur.
Merujuk data Jatam, terdapat 1.190 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kalimantan Timur dan 625 izin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Sementara di Kecamatan Samboja terdapat 90 izin pertambangan dan 44 izin tambang di Bukit Soeharto.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara pemindahan di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, dinilai akan menguntungkan Hashim Djojohadikusumo, adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto karena sebagian besar lahan di lokasi tersebut dikuasai PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama (HPH).
Pertaruhan Jokowi
Langkah mengagetkan Jokowi dinilai menjadi pertaruhan bagi eks Gubernur DKI Jakarta itu. Pilihannya hanya dua, berhasil atau gagal.
Jika berhasil, Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang sukses. Sebaliknya, andai rencana pemindahan Ibu Kota menemui jalan buntu, maka Jokowi akan berstatus sebagai pemimpin gagal.
"Tinggal diuji apakah pindah ibu kota ini sukses atau tidak. Tentu ini pertaruhan bagi Jokowi yang akan selalu dikenang. Kalau sukses, tentu sebagai legacy Jokowi pemimpin sukses atau sebaliknya," tutur Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno.
"Walau bagaimanapun legacy itu akan muncul," ujar Asrinaldi.
Meski begitu dia tak menafikan bahwa Jakarta sebagai Ibu Kota memang sudah tak memungkinkan lagi menanggung beban.
"Daya dukung Jakarta yang yang memang sudah tidak memungkinkan lagi," ujarnya.
 Foto: CNN Indonesia/Fajrian |
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK