Muhammadiyah Ingin Bertemu Jokowi Bahas Capim KPK Bermasalah

Jakarta, CNN Indonesia -- PP Muhammadiyah berharap bisa menemui Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan pandangan terkait calon pimpinan KPK yang tengah diseleksi oleh Pansel KPK.

Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Muhammad Busyro Muqoddas menuturkan pihaknya menemukan ada capim KPK yang bermasalah.

Lihat juga: Pelanggaran Etik, KPK Pastikan Pernyataan Irjen Firli Keliru

"Meminta pertemuan dengan Presiden untuk menyampaikan aspirasi ini secara langsung sebelum Presiden menentukan 10 calon yang akan diserahkan ke DPR," ujar Busyro di Kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (28/8).

Sebagai mantan pimpinan KPK, Busyro melihat ada berbagai upaya pelemahan terhadap KPK yang dilakukan dengan berbagai cara seperti teror, kriminalisasi, perubahan legislasi, hingga intervensi penegakan hukum.

Selain empat contoh kasus itu, ia menyampaikan pelemahan terhadap KPK dilakukan lewat proses pemilihan pimpinan KPK yang saat ini masih berjalan.

Lihat juga: JK soal Kritik Capim KPK: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti

Ia berkata ada beberapa nama capim KPK yang mempunyai catatan pernah menghambat proses penegakan hukum di KPK, tidak patuh LHKPN, hingga melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK. Busyro enggan menyebutkan nama-nama yang memiliki catatan buruk itu.

"Bahkan kami melihat hal tersebut seakan menghadirkan kembali memori berbagai upaya pelemahan yang telah hadir sehingga dapat disebut sebagai #CicakvsBuaya4.0," ujarnya.

Terkait dengan persoalan itu, Busyro menyampaikan pihaknya mendesak Jokowi untuk tidak meloloskan capim KPK yang bermasalah, baik yang diduga melakukan pelanggaran etik ketika bertugas di KPK hingga mengancam atau menghalangi proses penegakan hukum oleh KPK.

"Maupun tidak patuh LHKPN menjadi 10 calon yang diserahkan ke DPR RI," ujar Busyro.

Lebih dari itu, Busyro menyampaikan KPK merupakan lembaga yang diamanatkan oleh reformasi. Sejak berdiri, ia berkata KPK telah menindak berbagai pihak, mulai dari pimpinan lembaga negara, penegak hukum, swasta, hingga korporasi.

Lihat juga: Capim KPK Tak Paham Beda Pasal Penerima dan Pemberi Suap

Adapun pencegahan, ia menyebut KPK telah melakukan berbagai upaya, salah satunya melakukan kajian di berbagai instansi pemerintah yang rentan terhadap korupsi.

"Walaupun belum sempurna, berbagai upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(jps/wis)