DKI Bakal Akomodasi PKL Biar Tak Rampas Hak Pejalan Kaki

CNN Indonesia | Senin, 02/09/2019 23:02 WIB
DKI Bakal Akomodasi PKL Biar Tak Rampas Hak Pejalan Kaki Ilustrasi PKL di atas trotoar. (CNN Indonesia/Tutiek Apriyanti).
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang merumuskan rencana untuk mengakomodasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Ibu Kota. Kepala Dinas Bina Marga DKI Hari Nugroho menjelaskan pihaknya bakal membuat infrastruktur yang ditujukan untuk PKL dan pejalan kaki.

Dengan infrastruktur itu, Hari menjamin kehadiran PKL tak akan merampas hak pejalan kaki.

"Itu (tempat PKL) disesuaikan dengan kondisi trotoar masing-masing wilayah, kan beda-beda. Intinya itu PKL tuh tidak boleh mengokupasi hak pejalan kaki," kata Hari saat dihubungi, Senin (2/9).


Menurutnya hak pejalan kaki harus tetap diberikan sesuai dengan standar Jakarta. Contohnya beberapa trotoar di Jakarta yang termasuk lebar dan dianggap sudah memenuhi syarat.

"Kalau hak pejalan kaki itu sudah ada, lebar, nah baru gitu loh. Ini kan lagi dibuat kajian dan roadmapnya dulu. Makanya sabar," ujar dia.

Selain itu, Hari mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan konsep ruang interaksi bagi warga di atas trotoar. Hari mencontohkan konsep interaksi di sekitar jalan Sudirman dan Thamrin.

"Itu nanti kan ruang interaksi ketiga. Itu kan di samping pejalan kaki mendapatkan haknya. Kedua, dia mempunyai ruang interaksi. Selain dia jalan, dapat ruang interaksi ruang ketiga, kan lebih enak juga," tutup dia.

Diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan hingga kini belum menyampaikan secara gamblang rencananya untuk memindahkan PKL di Jakarta. Namun, Anies justru menyinggung soal trotoar multifungsi saat menanggapi isu pemindahan PKL. Ia mengatakan trotoar multifungsi bisa jadi solusi untuk para PKL dan pejalan kaki.

Anies mengatakan trotoar multifungsi itu bisa memfasilitasi banyak hal, bukan hanya untuk pejalan kaki alias pedestrian saja. Nantinya di setiap tempat trotoar multifungsi akan dibuatkan dengan fungsi yang berbeda.

"Setiap tempat tentu berbeda, ada yang ditambahkan dengan berbagai fungsi yang lain, ada yang tidak bisa, jadi bukan seragam di semua tempat," ujar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

[Gambas:Video CNN] (ctr/osc)