Anies Klaim Antisipasi Konsumen Sulit Bayar Rumah DP Rp0

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah DKI Jakarta memastikan telah menyiapkan skema pembiayaan dalam program rumah dengan uang muka (DP) nol rupiah saat konsumen kesulitan membayar. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan mekanisme tersebut telah didiskusikan bersama Bank DKI Jakarta.

Hanya saja, ia tak merinci detail penyelesaian apabila terdapat konsumen yang kesulitan membayar cicilan.

Lihat juga: Anies Soal Rumah DP 0: Tugas Kami Mengecewakan yang Pesimis

"Bila mereka (konsumen) terkena situasi sulit untuk membayar ada mekanismenya dengan Bank DKI, tapi kami ingin mempermudah," terang Anies seusai meninjau bangunan Menara Samawa (Solusi Rumah Warga) di kawasan Klapa Village, Jakarta Timur pada Sabtu (31/8).

"Karena itu nanti selalu akan dilihat kasus per kasus, sehingga kami akan membantu mereka agar tidak tergeser dari rumahnya. Tapi prosesnya nanti akan ada mekanisme perbankan," ia menambahkan.

Anies mengatakan timnya juga bakal memantau secara berkala rekam jejak kredit para pembeli hunian. Dengan begitu, akan bisa dianalisis kepastian penghasilan dan kemampuan bayar masing-masing penghuni.

Lihat juga: Calon Pembeli DP 0 Rupiah Masuk Tahap Pengajuan Kredit

"Karena itu ada proses review, sehingga tidak muncul masalah di kemudian hari," kata dia lagi.

Menurut Anies, animo warga Jakarta terhadap program ini cukup tinggi. Kata dia, hingga kini sudah ada sekitar 3.000 orang lagi yang berminat dan mendaftar pasca-gelombang pertama. Sementara rumah yang siap dihuni di Menara Samawa Klapa Village ada sekitar 780 unit.

Itu sebabnya Pemprov DKI Jakarta tengah menyiapkan kompleks rumah selanjutnya di kawasan Cilangkap.

Lihat juga: Hari ke 7, 730 Warga Pilih Unit Rumah DP Rp 0 di Jakarta

"Cilangkap itu baru gambar dan maket, sedang dalam proses perizinan, belum proses groundbreaking. Mudah-mudahan akhir tahun kita bisa groundbreaking yang sama dikerjakan oleh Sarana Jaya," kata dia.

Ia melanjutkan program DP nol rupiah merupakan program pengelolaan pendanaan, di mana pembangunan bisa dilakukan oleh pihak swasta ataupun pemerintah. Sementara pengelolaan pembeli dan mekanisme pembiayaan akan diurus Pemprov DKI Jakarta.

Sehingga menurut Anies, para pengembang yang mengikuti program ini justru tak perlu repot melakukan marketing.

"Jadi sudah ada kepastian pembeli. Karena mereka membuat 700 unit lalu sudah ada 700 calon pembelinya. Biasanya mereka membangun unit lalu memerlukan marketing," tutur Anies.

[Gambas:Video CNN] (ika/arh)