"Saya pertama melihat yang setuju ada SP3. Karena ini juga tidak mentup kalau ada bukti lain itu bisa dibuka kembali. Walaupun ini berlaku lembaga penegak hukum lain, misal kejaksaan dan kepolisian, juga KUHAP mengatur SP3 tersebut," kata Lili saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan Capim KPK di Komisi III, kompleks MPR/DPR, Jakarta, Rabu (11/9).
Lili memandang KPK perlu memiliki kewenangan menerbitkan SP3. Ia menyatakan sudah banyak orang yang menjadi tersangka korupsi namun kasusnya mandek selama bertahun-tahun tanpa ada kepastian hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya pikir ini untuk memberikan kepastian hukum kepada status demikian," kata dia.
"Kalau Dewan Pengawas, saya tidak setuju kalau berhubungan dengan teknis. Karena teknis banget, kalau saya lihat dari media bagaimana mungkin soal itu. Karena ini lembaga unik. KPK kan lembaga unik yang beda dengan lain. Tapi saya pikir sebagai lembaga yang memberikan pemicu lembaga lain supaya jadi profesional," kata dia.
[Gambas:Video CNN] (ani/osc)