Capim Sigit Setuju Kewenangan SP3 KPK dan Dewan Pengawas

Jakarta, CNN Indonesia -- Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) Sigit Danang Joyo menyatakan setuju bila KPK diberikan kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) serta memiliki Dewan Pengawas KPK.

Dia berkata, pemberian kewenangan penerbitan SP3 harus dilakukan dalam rangka penguatan dan tidak secara berlebihan.

"Tentu saya sangat setuju dibuka ruang SP3. Itu penguatan tapi berlebihan kalau dibuka terlalu lebar ruangnya," kata Sigit saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI, Rabu (11/9).

Lihat juga: Nawawi Kritik KPK Tak Punya SP3: Jangan Lagi Ada RJ Lino Baru

Dia menjelaskan, pemberian kewenangan bagi KPK untuk menerbitkan SP3 harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat agar penyidik tetap menaati syarat dan aturan dalam penetapan tersangka.

Menurutnya, kasus-kasus yang bisa diberikan SP3 oleh KPK hanya yang tersangkanya meninggal dunia atau lewat sebuah keputusan pengadilan.

"Saya enggak kebayang, saya pernah hadapi penyidik di pajak yang mengatakan kalau alat buktinya 1,5. Kemudian penyidik bilang ditetapkan saja tersangka karena ada SP3. Saya tidak suka," ujarnya.

Lihat juga: Jokowi Tak Mau Revisi UU Mengganggu Independensi KPK

Sigit melanjutkan penerbitan SP3 tidak hanya terkait dengan proses pembuktian dua alat bukti dalam penetapan seorang tersangka, melainkan juga stigma publik pada KPK.

Sigit pun mengaku setuju dengan usulan pembentukan Dewan Pengawas untuk KPK. Menurutnya, keberadaan Dewan Pengawas dibutuhkan untuk mengevaluasi serta memperbaiki kinerja dan KPK di hari mendatang.

"Dewan Pengawas saya setuju ada satu unit yang harus kuat melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK. Saya belum pernah lihat evaluasi terhadap KPK, hasil evaluasi ini sangat penting untuk ambil langkah berikutnya," ujarnya. (mts/eks)