YLBHI Ajak Masyarakat Tagih Janji Jokowi Tolak Pelemahan KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dari belasan propinsi menagih janji Presiden Joko Widodo untuk menolak segala bentuk pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Janji ini sebelumnya masuk dalam salah satu misi Jokowi ketika menjadi calon presiden di Pemilu 2019. Jokowi-Ma'ruf Amin dalam dokumen visi dan misi mereka, terutama poin 6.3 menyatakan bakal memperkuat KPK.

Lihat juga: Pansel Capim KPK Bela Firli Bahuri soal Dugaan Langgar Etik

"Mengajak seluruh masyarakat Indonesia menagih janji Jokowi untuk menolak segala bentuk pelemahan KPK," ujar perwakilan YLBHI Jakarta Asfinawati melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (12/9).

Asfinawati mengatakan saat ini tengah berlangsung serangan sistematis terhadap KPK melalui seleksi calon pimpinan yang bermasalah hingga revisi UU KPK.

Menurutnya, serangan terhadap KPK ini serupa dengan serangan ke demokrasi. Sebab, praktik korupsi selama ini memang dekat dengan pemerintahan yang otoriter.

Dia mencontohkan saat masyarakat Indonesia berada di era Presiden Soeharto selama 32 tahun.

Rezim Soeharto kerap dikritik bersifat otoritarian. Asfinawati mengatakan di era Soeharto yang otoritarian itu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme marak terjadi karena ada penyimpangan penafsiran hukum yang hanya sesuai selera penguasa.

"Maka kita minta Jokowi sebagai presiden pilihan rakyat untuk mendengarkan suara dan masukan berbagai elemen masyarakat dengan bertindak konkret menghentikan pembahasan revisi UU KPK," katanya.

Lihat juga: Surpres Terbit, KPK Masih Pegang Janji Politik Jokowi

Ia juga berharap DPR tidak melemahkan KPK dengan memilih capim yang bermasalah.

"Kita tagih mandat yang sudah diberikan ke DPR untuk bertindak sesuai hukum dan UU dengan memberantas korupsi dan tidak bertindak sebaliknya melindungi kepentingan para koruptor," ucapnya.

[Gambas:Video CNN] (psp/wis)