Pemprov DKI Ancam Cabut KJP Pelajar Demo Berujung Kriminal

CNN Indonesia
Selasa, 01 Okt 2019 17:12 WIB
Pemprov DKI menyatakan bakal mencabut KJP pelajar yang berunjuk rasa berujung kriminal, bukan kepada siswa yang hanya sebatas ikut-ikutan.
Sejumlah pelajar berlari menghindari gas air mata yang dilepaskan pihak kepolisian saat aksi unjuk rasa di belakang gedung MPR/DPR, Jalan Tentara Pelajar, Jakarta, Senin (30/9/2019). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelajar DKI Jakarta yang ikut demonstrasi di DPR kemudian terbukti melakukan tindak kriminal terancam dicabut Kartu Jakarta Pintar (KJP)-nya.

Namun jika hanya sekadar ikut-ikutan, pelajar hanya akan dinasihati.

"Kalau dia kriminal bisa pemberhentian KJP, tapi kalau sifatnya ikut-ikutan, kena sanksi dari kepolisian, kita nasihati, dan KJP-nya tetap jalan," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Ratiyono, di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ia mengatakan KJP adalah program Pemprov DKI untuk membiayai pelajar yang kurang mampu dalam mengenyam pendidikan hingga tamat SMA/SMK. Biayanya diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.

Ratiyono memastikan Disdik DKI tidak akan memberhentikan KJP begitu saja. Ia menyebut pihaknya masih akan mempertimbangkan sisi ekonomi keluarga pelajar tersebut.

Menurutnya, hal yang paling penting adalah berlangsungnya proses belajar mengajar agar masa depan menjadi lebih baik.

"Kalau dihentikan udah miskin ya ikut-ikutan rusak masa depannya, tapi tetap diingatkan kamu udah miskin jangan ikut-ikutan," ujar dia.

Ratiyono juga menambahkan pihak Pemprov selalu memeriksa data para pelajar yang turut tertangkap saat aksi demo. Menurutnya Pemprov selalu berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya agar lebih mudah melakukan tindak lanjut terhadap pelajar tersebut.
Pemprov DKI Ancam Cabut KJP Pelajar Demo Berujung KriminalAksi unjuk rasa yang melibatkan pelajar di depan gedung DPR. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

"Setelah setiap kejadian ketika ada informasi, ada yang di Polda, pasti kami utus pejabat kami yang merapat ke Dirkrimum minta data, nanti kita kroscek dari SMA atau SMK mana," tuturnya.

Gubernur DKI Anies Baswedan diketahui telah memerintahkan seluruh SMA/SMK di Jakarta menerapkan absensi pagi dan siang, mulai Senin (30/9). Penerapan absensi dilakukan demi mengantisipasi pelajar yang ingin melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR RI.

[Gambas:Video CNN]

"Mulai hari ini semua sekolah di Jakarta menerapkan absensi pagi siang. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap anak menjalankan kegiatan belajar mengajar hingga tuntas di sekolahnya," kata Anies di Balai Kota Jakarta, kemarin.

Anies menyebut seluruh kepala sekolah bertanggung jawab untuk memastikan peserta didik mengikuti pelajaran hingga tuntas.

Menurutnya, peserta didik merupakan tanggung jawab bersama pihak sekolah dan orang tua murid. Anies menegaskan pihak sekolah harus berkoordinasi dengan orang tua murid jika ada peserta didik absen.

"Karena anak adalah peserta didik yang harus dikelola bersama-sama antara orang tua dan sekolah, jadi itu kenapa ada absensi pagi dan siang," kata dia.
(ani/ain)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER