Kepala Bappeda DKI Bantah Anggaran TGUPP Anies Membengkak

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Mahendra membantah anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) 2020 membengkak. Mahendra mengaku anggaran untuk tim 'pembantu' Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan itu sebesar Rp21 miliar.

Pernyataan Mahendra ini berbeda dari keterangan dalam dokumen KUA-PPAS 2020 yang diterima CNNIndonesia.com, bahwa tercatat anggaran TGUPP sebesar Rp26.572.982.000. Anggaran itu masuk ke dalam mata anggaran Bappeda.

"Anggaran untuk TGUPP 2020 itu Rp21 miliar," kata Mahendra kepada CNNIndonesia.com, Kamis (3/10).

Mahendra tak menampik anggaran TGUPP dalam dokumen KUA-PPAS 2020 tertulis Rp26 miliar. Namun menurutnya angka itu masih bisa diubah dan perubahan angka adalah hal yang biasa dalam pembahasan KUA-PPAS. Pun demikian dengan anggaran Rp21 miliar ke depannya masih bisa berubah tergantung kebutuhan.

Lihat juga: Anies Tepis Usul Anak Buah Soal Kenaikan Anggaran TGUPP

"Data ini kan masih pembahasan jadi masih sangat dimungkinkan untuk bergerak," ungkap dia.

Jika anggaran TGUPP 2020 ditetapkan sebanyak Rp21 miliar, maka terjadi kenaikan sekitar Rp2 miliar dari tahun 2019 yang sebesar Rp19 miliar. Mahendra menyebut kenaikan anggaran dari tahun lalu dilakukan karena ada penyesuaian di sumber daya manusia TGUPP.

"Untuk antisipasi penambahan dan penyesuaian grade," tutup dia.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai informasi, sejak tahun lalu anggaran TGUPP banyak menuai kritik dari banyak pihak, tak terkecuali DPRD DKI 2014-2019. Eks anggota dewan, Bestari Barus menganggap keberadaan TGUPP tak sejalan dengan besarnya anggaran yang dikucurkan.

Bestari tak menolak keberadaan TGUPP, namun dia melihat kinerja tim pembantu Anies tersebut tak terlihat selama kurun waktu satu tahun setelah menjabat. Karena itu ia mengusulkan anggaran TGUPP digabung ke pos operasional gubernur.

Lihat juga: Pemkot Surabaya Sesalkan Cuitan TGUPP Anies soal Risma

Senada, Ruslan Amsyari yang saat itu juga menjadi anggota dewan pun meminta TGUPP memiliki tolok ukur yang jelas guna mengukur kinerjanya. Ia pun mengusulkan agar anggaran TGUPP dipotong sebesar 50 persen.

Diketahui pembahasan KUA-PPAS bukanlah pembahasan final dari APBD DKI Jakarta 2020. KUA-PPAS nantinya akan dibahas kembali di Komisi DPRD DKI sebelum disahkan menjadi APBD 2020. (ctr/osc)