YLBHI Sebut Periode Kedua Jokowi Makin Kelam bagi Demokrasi

Tim, CNN Indonesia | Senin, 14/10/2019 16:43 WIB
YLBHI menilai periode kedua Jokowi akan semakin kelam di sektor hukum dan kehidupan demokrasi, jika tak membenahi kelembagaan Polri dan Kejaksaan Agung. YLBHI menilai periode kedua Jokowi akan semakin kelam di sektor hukum dan kehidupan demokrasi, jika tak membenahi kelembagaan Polri dan Kejaksaan Agung. (CNN Indonesia/ Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan semakin kelam di sektor hukum jika tak membenahi kelembagaan Polri dan Kejaksaan Agung.

Ketua Bidang Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mengatakan hal itu tercermin dalam penegakan hukum oleh kepolisian di akhir periode pertama Jokowi.


"Kalau tidak ada perubahan secara kelembagaan ke depan, maka penegakan HAM, hukum di Indonesia akan semakin banyak melanggar HAM. Semakin banyak kejadian yang ujungnya demokrasi di Indonesia terus turun dan makin kelam," kata Isnur dalam diskusi Habis Gelap Terbitlah Kelam di Menteng, Jakarta Pusat, Senin (14/10).


Isnur mengingatkan publik terhadap tiga kasus hukum yang tengah terjadi. Pertama, kasus penangkapan jurnalis Watchdoc, Dandhy Dwi Laksono.

Dandhy ditangkap karena sering mencuitkan kritik tajam ke pemerintah, khususnya menyangkut kasus pelanggaran HAM di Papua. Dandhy dibebaskan, tapi dia ditetapkan sebagai tersangka.


Saat publik masih kaget dengan penangkapan Dandhy, polisi kembali menciduk aktivis. Musisi Ananda Badudu yang menggalang dana untuk unjuk rasa #ReformasiDikorupsi ditangkap.

Kemudian belum lama ini, publik dikejutkan dengan kematian Akbar Alamsyah. Akbar adalah pemuda yang sempat berada di lokasi unjuk rasa depan Gedung MPR/DPR RI. Akbar sempat hilang beberapa hari sebelum ditemukan koma oleh keluarganya di rumah sakit.

"Akbar bukan hanya mengalami penyiksaan yang luar biasa, ginjalnya hancur, tulang tengkoraknya hancur. Di masa koma itu, ketika dia tidak sadar, orang tuanya tidak tahu anaknya di mana, tiba-tiba datang surat dari JNE, surat penetapan tersangka," ujar Isnur.

Isnur menegaskan jika Jokowi tak membuat kebijakan yang luar biasa di bidang penegakan hukum, maka hal serupa bakal terulang di lima tahun ke depan.

"Hukum dalam penegakannya jadi alat kriminalisasi, jadi alat mengkriminalkan warga yang kiranya tidak mau tunduk, warga yang melawan, kritis, dan memperjuangkan ruang-ruang hidupnya," ucap dia.


[Gambas:Video CNN] (dhf/pmg)