Sandi soal Jadi Menteri Jokowi: Itu Hak Prerogatif Presiden

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 05:35 WIB
Sandi soal Jadi Menteri Jokowi: Itu Hak Prerogatif Presiden Mantan Cawapres Sandiaga Salahahudin Uno. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia -- Mantan Calon Wakil Presiden Sandiaga Salahuddin Uno enggan berkomentar secara tegas soal isu bakal menjadi menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua. Ia hanya menyebut bahwa pemilihan menteri merupakan hak prerogatif Presiden.

"Pada akhirnya itu kan prerogatif dari presiden. Saya meyakini bahwa masih sangat dibutuhkan masukkan dari luar pemerintahan," ujar Sandi di Kediamannya, Jakarta, Senin (14/10).

Sandi menyebut saat ini Indonesia mengalami ketertinggalan di sektor ekonomi. Atas kondisi itu, dia merasa pemerintah memerlukan mitra yang kritis dan konstruktif dalam menyampaikan pesan demi kemajuan bangsa.


Sandi membeberkan ketertinggalan Indonesia di bidang ekonomi ditandai lewat tingginya angka pengangguran. Berdasarkan data yang dimilikinya, ia mengklaim angka pengangguran Indonesia terburuk kedua di ASEAN.

Indonesia, tambah dia, berbeda dengan Vietnam yang bisa mengais keuntungan dari perang dagang antara China dengan Amerika Serikat.

Untuk itu, Sandi mengaku siap jika harus menjadi mitra pemerintahan untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan.

"Nah ini apa yang perlu kita lakukan dan ini kita perlu urun rembuk dan saya bersedia untuk memberikan masukan dari luar pemerintahan menyampaikan hal-hal yang seperti pil pahit," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]
Lebih lanjut, Sandi menilai jika semua pihak berada di dalam pemerintahan akan menimbulkan kekhawatiran. Bahkan, ia menyinggung 'Asal Bapak Senang' ketika mengungkit hal itu.

"Ini yang harus kita sampaikan dalam spirit kebersamaan ini. Masukan-masukan ini harus kita sampaikan juga," ujar Sandi.

Terkait dengan posisi menteri itu, Sandi juga mengaku belum ada pembicaraan dengan Jokowi. Ia hanya kembali menyampaikan komposisi menteri merupakan hak prerogatif Jokowi selaku presiden.

"Jadi kita terlalu jauh berbicara mengenai posisi dan yang lain sebagainya, kita bicara bangsa dulu," ujarnya,

Di sisi lain, Sandi enggan berkomentar soal kemungkinan Gerindra bergabung ke dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ia kembali mengatakan hal itu merupakan kewenangan presiden dan ketua umum Gerindra Prabowo Subianto.

"Namun saya rasa ada kewajiban khusus bagi seluruh masyarakat elemen bangsa terutama yang ada di elit untuk menyampaikan kritikan yang secara konstruktif tapi bersahabat, tapi selalu dalam kedewasaan dan dalam keakraban," ujar Sandi. (jps/osc)