Anies Sebut Ada Opini yang Tak Sehat soal Kritik Anggaran DKI

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 01:47 WIB
Anies Sebut Ada Opini yang Tak Sehat soal Kritik Anggaran DKI Gubernur DKI Anies Baswedan anggap kritik soal anggaran DKI hanya penggiringan opini. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut kritikan terkait tidak transparannya Pemprov DKI soal Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 merupakan sebuah penggiringan opini.

Kritikan itu sebelumnya diungkapkan oleh sejumlah pihak yang mengatakan dokumen KUA-PPAS 2020 belum bisa diakses di situs resmi Bappeda.

"Sudah lah itu penggiringan opini yang enggak sehat, jadi enggak usah, cukup ya," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/10).


Anies kemudian menyebut terkait anggaran saat ini masih dalam proses pembahasan. Namun ia menekankan bahwa pembahasan bukanlah memulai dari nol. Namun sedang ada penyesuaian terkait kondisi ekonomi saat ini.

"Karena asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 itu mengalami penyesuaian, jadi pemasukan kita yang dahulu dirancang ketika kita menyusun untuk pertama kali sejak bulan April, Mei, itu kita memberikan masukan terjadi pergeseran, saya rasa APBN kan gitu, pemasukan kita pajak nasional maupun daerah mengalami perubahan," jelas dia.


Terkait pengunggahan dokumen KUAPPAS 2020 ke situs Bapedda, Anies menyerahkan hal tersebut kepada sekretaris daerah Saefullah.

Ditemui di gedung Balaikota Jakarta, Saefullah mengatakan dokumen KUA-PPAS masih dalam bentuk draf. Setelah dibahas dan disetujui, dokumen itu nantinya akan menjadi KUA-PPAS.

"Itu draf KUA-PPAS. Nanti setelah dibahas, baru MoU nih antara DPRD pimpinan dengan gubernur, baru jadi namanya KUA-PPAS. MoU dulu. Kalau sekarang ya itu, masih seperti itu bentuknya. Ada kok diunggah," jelas dia.

Lebih dari itu, Saefullah menegaskan bahwa pemprov DKI bisa menjamin keterbukaan anggaran kepada publik.

Ia pun menambahkan jika publik tidak bisa mengakses di situs Bappeda maka dokumen itu bisa langsung diminta kepada kepala Bapedda itu sendiri.

"Pokoknya kita semua jamin bahwa penyusunan anggaran ini transparan, bisa dipertanggungjawabkan, akuntabel, tidak ada yang diumpet-umpetin. Kan intinya kuncinya itu ya. Kalau kalian tidak bisa melihat di alamat webnya Bappeda, kamu turun ke bawah lantai 2 nih. Kamu cari Pak Mahendra, minta tunjukin," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Wiliam Aditya Sarana menilai Pemprov DKI tidak transparan terkait anggaran khususnya soal dokumen KUA-PPAS 2020 karena tidak bisa diakses di situs APBD.

Dalam keterangannya ia mendorong agar percepatan pembahasan KUA-PPAS segera dilakukan.

"Bagaimana masyarakat DKI Jakarta dapat mengetahui untuk apa uangnya digunakan?Maka, melalui tulisan ini saya mendorong agar pembahasan APBD 2020 segera dibahas dan dibuka seluas-luasnya untuk masyarakat," ucapnya, Rabu (9/10).

Menanggapi hal itu, kepala Bapedda Sri Mahendra Satria Wirawan mengatakan hal itu bukan sebuah masalah transparansi.

"Setelah selesai pembahasan, rancangan KUA-PPAS baru akan bisa dilihat di situs APBD," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta Sri Mahendra Satria Wirawan.


Mahendra menjelaskan KUA-PPAS akan secara otomatis diunggah ke situs APBD saat anggaran itu selesai dibahas dan telah memasuki tahapan pembahasan rancangan APBD.

Hal ini menurutnya sudah sesuai dengan sistem e-budgeting yang dijalankan sejak tahun-tahun sebelumnya.

"Dalam sistem e budgeting, rancangan KUA-PPAS akan otomatis terpublis kalau sudah masuk tahapan berikutnya. Saat ini tahapannya baru penyampaian ke DPRD ," kata dia.

(ani/DAL)