Putri Gus Dur Surati Jokowi yang Tak Tegas soal Perppu KPK

CNN Indonesia | Selasa, 15/10/2019 19:11 WIB
Putri Gus Dur Surati Jokowi yang Tak Tegas soal Perppu KPK Putri Gus Dur, Anita Wahid kritik Jokowi soal Perppu KPK. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Perempuan Indonesia Antikorupsi (PIA) menyayangkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak berani mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Anggota PIA Anita Wahid menilai Jokowi tidak memiliki ketegasan dalam menindaklanjuti apa yang sudah dijanjikan beberapa waktu lalu, yaitu mempertimbangkan Perppu KPK.

"Ya, itu adalah salah satu hal memang di dalam surat [yang telah dikirim ke Presiden], kami katakan juga bahwa kami tak melihat ketegasan beliau [Jokowi] atas apa yang sudah diucapkan sendiri, yaitu akan mempertimbangkan Perppu," ujar Anita kepada awak media di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/10).


Anita, yang merupakan putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu menduga terdapat agenda yang disembunyikan terkait sikap Jokowi ini. Menurut Anita, UU KPK yang sudah disahkan DPR RI akan resmi berlaku pada 17 Oktober 2019 mendatang.

"Kami heran dengan mepetnya waktu ini mengapa tak ada langkah yang jelas untuk dikemukakan kepada publik. Apakah memang di belakang layar tidak ada langkah, atau ada langkah tetapi tidak dikemukakan ke publik, itu yang kita tidak tahu," tutur Anita.


Atas dasar itulah, PIA bersama jaringan komunitas antikorupsi di Indonesia menyurati presiden Jokowi untuk segera mengeluarkan Perppu KPK. Surat dikirim pada Senin, 14 Oktober 2019.

Anggota Kemitraan Tata Kelola yang Baik Ririn Sefrani menilai, penerbitan Perppu KPK merupakan simbol komitmen Jokowi dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Pesannya kita ingin ada terang di tengah kelam, dan kembali terang itu datang. Jadi, pesan ini sangat kuat karena disampaikan oleh perempuan, oleh ibu, di mana rahimnya menjadi tempat lahirnya generasi penerus," kata Ririn.

[Gambas:Video CNN]

Setidaknya terdapat dua butir tuntutan dalam surat terbuka yang dilayangkan ke Jokowi. Poin pertama menuntut Presiden Jokowi untuk memimpin upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sementara poin kedua mendesak agar Perppu KPK diterbitkan segera.

"Kami atas nama PAI dan komunitas antikorupsi lainnya menunggu sikap Bapak selaku Presiden RI yang merupakan pelayan rakyat untuk menunjukkan posisi yang jelas dan tegas atas segala upaya pemberantasan korupsi di tanah air," ucap Ririn.

(ryn/DAL)