Mengingat Ulang Visi Prabowo yang 'Lebih TNI dari Banyak TNI'

CNN Indonesia | Kamis, 24/10/2019 10:12 WIB
Mengingat Ulang Visi Prabowo yang 'Lebih TNI dari Banyak TNI' Menteri Pertahanan Prabowo Subianto memiliki pandangan berbeda dengan Jokowi soal pertahanan saat masih bertarung di Pilpres 2019 lalu(CNN Indonesia/ Feri Agus Setyawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih rivalnya, yakni Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 mendatang. Jokowimelantiknya di Istana Negara, Jakarta, Rabu kemarin (23/10).

Prabowo adalah mantan calon presiden pada Pilpres 2019 lalu yang diusung Gerindra dan beberapa parpol lainnya. Dia didampingi Sandiaga Uno melawan pasangan calon Jokowi-Ma'ruf Amin.

Prabowo selama ini dikenal sebagai sahabat sekaligus rival Jokowi. Dahulu, Prabowo mengusung Jokowi-Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta. Kedekatan mereka berubah menjadi rivalitas pada 2014 ketika Prabowo menghadapi Jokowi mendapatkan kursi presiden.


Tidak berhenti, keduanya kembali bersaing memperebutkan posisi kepala negara pada Pilpres 2019. Prabowo, yang berpasangan dengan Sandiaga Uno, dinyatakan kalah atas Jokowi-Ma'ruf Amin.

Selaiknya calon presiden, Prabowo tentu memiliki visi dan misi. Termasuk soal pertahanan yang menurutnya ideal dan perlu dilaksanakan.


Visi Misi Prabowo Bidang Pertahanan

Prabowo pernah mengatakan bahwa pertahanan Indonesia sangat lemah. Tidak mampu perang dalam waktu yang lama. Prabowo mengatakan itu di masa kampanye Pilpres 2019 bulan Januari lalu.

Dia merujuk dari pernyataan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu.

"Menteri Pertahanan mengatakan kalau Indonesia terpaksa menghadap perang hari ini, kita hanya bisa bertahan selama tiga hari," ujar Prabowo (14/1).

Mengenai hal itu, Ryamizard membantah. Dia mengatakan Indonesia mampu berperang dalam waktu yang lama karena memiliki pabrik sendiri untuk memenuhi kebutuhan perang.

Prabowo juga bicara banyak soal pertahanan Indonesia yang lemah pada saat Debat Kandidat Pilpres 2019 keempat. Pada intinya, dia menganggap pertahanan Indonesia masih cenderung lemah dibanding negara lain.

Menurut Prabowo, alutsista milik Indonesia masih di bawah standar. Karenanya, dilihat dari wilayah Indonesia yang begitu luas, pertahanan Indonesia jadi tergolong lemah.

"Kapal selam berapa yang kita miliki? Jenisnya berapa? Kemampuannya berapa? pesawat berapa? Kita negara seluas Eropa, berapa sky drone fighter? Kita punya peluru kendalinya berapa Pak (Jokowi)? " tuturnya pada Maret lalu (31/3).

"Begitu saja Pak (Jokowi), kalau ada armada asing masuk ke laut kita, apa yang kita bisa buat? Jadi bukan saya tidak percaya. Saya ini TNI, Pak (Jokowi). Saya pertaruhkan nyawa di TNI. Saya lebih TNI dari banyak TNI.

Prabowo dan Jokowi punya pandangan berbeda soal penguatan pertahanan dan keamanan Indonesia saat Pilpres 2019 masih berlangsungPrabowo dan Jokowi punya pandangan berbeda soal penguatan pertahanan dan keamanan Indonesia saat Pilpres 2019 masih berlangsung (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Selain itu, anggaran untuk pertahanan menurutnya juga cenderung minim dibanding negara lain.

Dia mengatakan anggaran untuk pertahanan selama ini hanya sebatas 5 persen dari APBN. Padahal negara lain, dia menyinggung Singapura, anggaran pertahanannya mencapai 30 persen dari APBN.

Menurut Prabowo, semua persoalan pertahanan disebabkan oleh pemerintah yang tidak punya uang. Kalaupun ada uang, malah mengalir alias bocor ke luar negeri. Akibatnya, belanja alutsista menjadi sangat terbatas.

Pada Pilpres 2019 lalu, dalam visi misi yang diserahkan kepada KPU, Prabowo juga merencanakan sejumlah program aksi di bidang pertahanan dan keamanan. Ada beberapa poin.

Prabowo ingin meningkatkan kemampuan industri strategis nasional dalam memenuhi kebutuhan alutsista. Dia juga ingin jumlah anggaran pertahanan meningkat setiap tahun demi memenuhi kekuatan minimum dan melakukan modernisasi alutsista.

Kemudian, Prabowo ingin memperkuat dan mengembangkan kapabilitas badan pertahanan siber. Terkait kedaulatan, Prabowo bertekad memperkuat kehadiran TNI di daerah perbatasan dan pulau terluar yang rawan konflik.

Dia pun ingin memperkuat sinergi TNI dan Polri dalam pencegahan serta penanggulangan aksi terorisme.


[Gambas:Video CNN]
Menanti Kerja Prabowo

Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai Prabowo tidak bisa langsung menerapkan visi misi bidang pertahanan saat masih menjadi capres lalu. Prabowo, selaku bawahan, harus menyesuaikan diri dengan misi Jokowi tentang pertahanan.

Terlebih, kata Khairul, Prabowo dan Jokowi sebenarnya memiliki pandangan berbeda mengenai penguatan pertahanan. Itu terlihat pada debat capres semasa Pilpres 2019 lalu.

Kala itu, Jokowi menekankan pentingnya pertahanan siber. Sementara Prabowo lebih ingin menguatkan alutsista konvensional.

Menurut Khairul, perbedaan itu sudah tidak patut diperdebatkan mengingat keduanya sudah bersatu dalam kabinet. Kini tinggal menunggu gambaran rencana penguatan pertahanan Jokowi dan bagaimana Prabowo mengimplementasikannya.

"Ini sebenarnya peluang sekaligus tantangan bagi Prabowo sebagai pembantu presiden nantinya, untuk mengimplementasikan gagasan dan menyelaraskannya dengan agenda Presiden Jokowi dalam membangun pertahanan Indonesia," ucap Khairul kepada CNNIndonesia.com.

Pada Pilpres 2019 lalu, lanjutnya, Prabowo juga sempat mempermasalahkan laporan yang diterima Jokowi mengenai pertahanan Indonesia. Menurut Prabowo, bawahan Jokowi selalu menyatakan keamanan Indonesia berstatus aman demi mendapat pujian dari Jokowi.

Menurut Khairul, hal tersebut juga bisa menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Prabowo pernah menyatakan bahwa Jokowi mempunyai hambatan internal terkait budaya 'asal bapak senang' (ABS). Nah ini bisa jadi salah satu kesempatan Prabowo untuk menyelesaikan dan menunjukkan bagaimana kultur yang mesti dibangun dalam upaya menjawab tantangan sektor pertahanan," tutur Khairul.

Khairul lalu menggarisbawahi tentang identifikasi dan inventarisasi ancaman yang dihadapi Indonesia. Menurutnya, itu perlu dilakukan sedini mungkin oleh Jokowi.

Perlu ada target dan agenda setelah identifikasi dan inventarisasi ancaman sudah dibuat.

"Termasuk juga untuk menilai, apakah sosok menterinya kompeten untuk mengelola atau tidak," imbuhnya.
(bmw)